POJOKSATU.id - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memantik perhatian publik.
Meski masih tahap awal, sinyal yang muncul dinilai tak bisa dianggap sepele.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menegaskan bahwa kajian ini merupakan bagian dari upaya pencegahan agar program pemerintah berjalan optimal.
“Tentu KPK juga memberikan perhatian soal itu, karena melalui pendekatan pencegahan saat ini sedang dilakukan kajian,” ujar Budi dikutip Pojoksatu.id dari keterangannya 14/4/2026.
“Sehingga program pemerintah ini bisa berjalan optimal,” sambungnya.
Menurutnya, nilai anggaran yang besar menjadi alasan penting pengawasan sejak dini. KPK tidak ingin program strategis justru membuka celah kebocoran.
Baca Juga: MBG Banyak Terbuang! Sisa Makanan Tembus Jutaan Ton, Kerugian Bisa Rp66 Triliun per Tahun
"Anggaran yang digunakan sangat besar dan harapannya tidak ada kebocoran dalam implementasinya, sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh KPK menyoroti bahwa sektor pengadaan barang dan jasa memang menjadi titik rawan korupsi.
“Terkait pengadaan itu sendiri, tentu KPK menyoroti, karena pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu area rawan tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Budi menekankan pengawasan harus dilakukan sejak tahap awal, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
“Mulai dari perencanaan, apakah sudah dilakukan analisis kebutuhan dengan baik, sehingga spesifikasi kendaraan sesuai. Apakah kebutuhan itu merata di semua lokasi atau tidak, itu harus jelas sejak awal,” paparnya.
Tak hanya itu proses penentuan vendor juga menjadi perhatian serius.
“Dalam pandangan KPK, yang dilihat adalah prosesnya. Mengapa vendor tertentu bisa menang, pasti ada argumentasi dalam proses pengadaan." Ujar Budi
"Itu yang nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan,”Lanjutnya.
Ia menambahkan, seluruh siklus pengadaan wajib transparan.
“Bagaimana proses pelaksanaannya, penyusunan HPS, prosedur pengadaan, hingga distribusi dan pertanggungjawabannya. Siklusnya harus utuh dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban,” tuturnya.
Situasi ini menegaskan pentingnya pengawasan sejak dini, terutama pada program strategis dengan anggaran besar.
Publik pun kini menanti apakah kajian KPK ini mampu menjadi langkah pencegahan efektif, atau justru membuka fakta baru di balik proyek motor listrik tersebut.***
