POJOKSATU.id- Pemerintah Indonesia menegaskan rencana penerapan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak mulai tahun 2026.
Kebijakan ini diproyeksikan menjadi salah satu perubahan besar dalam ekosistem digital nasional.
Terutama bagi jutaan anak dan remaja yang selama ini beraktivitas bebas di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube.
Rencana tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Atau yang dikenal sebagai PP Tunas. Regulasi ini menegaskan kewajiban negara dalam memastikan ruang digital yang aman bagi anak.
Termasuk pengaturan batas usia, pengawasan orang tua, dan tanggung jawab platform digital dalam meminimalkan risiko.
Baca Juga: Bencana Hampir Seribu Korban, Pemerintah Masih Pungut Pajak dari Bantuan Luar Negeri?
Kementerian terkait menyebutkan bahwa pembatasan ini ditargetkan mulai berjalan pada Maret 2026.
bersamaan dengan peluncuran pedoman teknis yang mengatur bagaimana anak dapat mengakses layanan digital secara lebih aman.
Pemerintah juga tengah menyelesaikan koordinasi dengan berbagai platform global mengenai mekanisme verifikasi usia.
Baca Juga: Warga Pesisir Cirebon Gelar Seni Budaya
Salah satu aspek yang menjadi sorotan dalam berbagai regulasi serupa di dunia.
Langkah Indonesia ini sejalan dengan tren internasional.
Australia telah lebih dahulu menerapkan larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun pada Desember 2025.
Malaysia juga mengumumkan rencana pelarangan serupa yang mulai berlaku pada 2026.
Uni Eropa sedang mendorong batas usia minimum 16 tahun untuk akses media sosial tanpa persetujuan orang tua.
Tren global ini menunjukkan kekhawatiran yang sama meningkatnya risiko kesehatan mental dan keselamatan anak akibat penggunaan media sosial tanpa pengawasan.
Di Indonesia, alasan ini tak jauh berbeda. Pemerintah melihat kebutuhan mendesak untuk melakukan pembenahan ruang digital.
Baca Juga: Bencana Hampir Seribu Korban, Pemerintah Masih Pungut Pajak dari Bantuan Luar Negeri?
Terutama setelah berbagai penelitian menunjukkan hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan meningkatnya kecemasan, gangguan tidur.
Dan tekanan psikologis pada remaja. Selain itu, kasus perundungan digital hingga paparan konten berbahaya menambah urgensi perlindungan yang lebih terstruktur.
Meski demikian, penerapan aturan 2026 tidak tanpa tantangan. Salah satu isu terbesar adalah memastikan verifikasi usia yang benar-benar akurat.
Banyak negara menghadapi kesulitan serupa.
Termasuk Australia yang menerima laporan bahwa sebagian remaja masih dapat mengakses aplikasi dengan memanipulasi data atau menggunakan VPN.
Indonesia sedang menyiapkan mekanisme verifikasi berbasis data kependudukan untuk menutup celah tersebut, meski standar teknisnya masih dibahas.
Dampaknya bagi keluarga juga tidak kecil. Indonesia termasuk negara dengan pengguna TikTok terbanyak di dunia, dan proporsi pengguna di bawah 18 tahun sangat signifikan.
Bagi sebagian orang tua, media sosial menjadi sarana hiburan, pendidikan, bahkan tempat anak berkreasi. Namun dengan aturan 2026, pola interaksi digital akan berubah.
Anak di bawah 13 tahun kemungkinan tidak dapat mengakses platform populer, sementara usia 13–16 tahun harus menggunakan akun dengan izin dan pengawasan orang tua.
Kebijakan ini juga berpotensi mengubah lanskap kreator digital muda. Dalam beberapa tahun terakhir.
Banyak kreator Indonesia berusia belasan tahun yang muncul dan memperoleh penghasilan dari platform digital.
Dengan pembatasan, sebagian dari mereka harus menyesuaikan diri atau menunggu hingga memenuhi syarat usia.
Meskipun sejumlah tantangan menanti, pemerintah menilai bahwa 2026 adalah momentum penting untuk memastikan ruang digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.
Perubahan ini bukan hanya soal membatasi, tetapi juga menciptakan lingkungan daring yang lebih sehat untuk generasi muda.
Regulasi selanjutnya akan menentukan seberapa efektif kebijakan ini menjawab tantangan dunia digital yang terus berkembang.***
