POJOKSATU.ID – Warga Nias Selatan, Sumatera Utara, digegerkan dengan beredarnya video sebuahmobil bertuliskan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
Yang diduga bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Yang bikin heboh, mobil itu bukan sedang mengantar makanan bergizi untuk anak-anak, melainkan mengangkut babi dan ayam hidup.
Video berdurasi kurang dari satu menit itu viral di media sosial.
Baca Juga: Ternyata ini Penyebab Perbedaan Data Keuangan Pemda dan Pusat
Dalam rekaman terlihat jelas, sebuah mobil putih dengan logo menyerupai Badan Gizi Nasional (BGN) di bagian pintunya sedang membawa kandang berisi hewan ternak.
Tak butuh waktu lama, unggahan itu langsung memicu perdebatan publik.
Banyak warganet mempertanyakan bagaimana bisa mobil dengan logo lembaga pemerintah yang mengurusi gizi masyarakat malah digunakan untuk mengangkut babi.
Sebagian lagi menuding bahwa program pemerintah sedang disalahgunakan.
Namun BGN tak tinggal diam.
Baca Juga: Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Soroti Persoalan Saluran Air Penyebab Penyebab Banjir
Melalui Kepala BGN Sumatera Utara, Agung Kurniawan, pihaknya menegaskan bahwa kendaraan dalam video itu bukan milik BGN.
Serta pihak yang mengoperasikannya tidak terdaftar sebagai mitra resmi lembaga tersebut.
“Mobil itu bukan bagian dari BGN atau program MBG.
Kami sudah cek, ternyata kendaraan tersebut milik yayasan yang masih proses pengajuan kerja sama,” ujar Agung.
Agung juga menjelaskan, kendaraan itu ternyata milik Yayasan Fahasara Dodo Jamejawa Lasori, sebuah lembaga lokal di Nias Selatan yang baru mengajukan kemitraan untuk program pemenuhan gizi.
Namun, sebelum ada izin resmi, mereka sudah menggunakan logo dan stiker BGN di kendaraan operasionalnya.
Baca Juga: Bersih-bersih Citarum: Warga dan Pemerintah Angkut Bertruk-truk Sampah, Sungai Kembali Mengalir
Langkah itu, kata Agung, jelas menyalahi aturan.
“Kami tidak pernah memberikan izin atau menyerahkan kendaraan tersebut"
Kami akan menempuh jalur hukum karena ini sudah termasuk penyalahgunaan logo dan nama lembaga negara,” tegasnya.
Tak hanya berhenti di klarifikasi, BGN juga memastikan akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan laporan resmi sedang disiapkan untuk menindak penggunaan atribut lembaga tanpa izin.
“Kami sudah koordinasi dengan pihak hukum".
Ini bukan hanya masalah pencemaran nama baik, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap program gizi nasional,” ujarnya.
Menurut Nanik, insiden ini sangat disayangkan karena bisa menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis yang sedang dijalankan pemerintah adalah program serius yang menyangkut anak-anak dan generasi masa depan.
“Kalau ada oknum yang menyalahgunakan atribut, otomatis merusak citra program dan kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, sejumlah warga yang sempat melihat langsung kejadian tersebut mengaku kaget.
Video yang direkam warga itulah yang kemudian viral dan menyebar di berbagai platform media sosial.
Kasus ini membuka mata banyak pihak tentang pentingnya pengawasan terhadap penggunaan atribut lembaga pemerintah.
Baca Juga: Polres Karawang Tanam Jagung Hibrida Dukung Ketahanan Pangan Nasional
Dalam era digital seperti sekarang, siapa pun bisa mencetak logo, stiker, bahkan mengklaim afiliasi tanpa verifikasi.
Pengamat kebijakan publik menilai langkah cepat BGN melapor ke polisi sudah tepat.
Jika tidak segera ditindak, kasus seperti ini bisa berulang.
Bisa-bisa nanti banyak yang mengatasnamakan program pemerintah untuk kepentingan pribadi.
Baca Juga: Wagub Erwan Tegas: Pemuda Jabar Harus Berani Tolak Narkoba, Bukan Cuma Posting Motivasi di Medsos!
Hal tersebut dikatakan oleh analis kebijakan, Hendra Simanjuntak.
Menurutnya, citra program seperti MBG yang berhubungan langsung dengan kebutuhan rakyat kecil, sangat sensitif terhadap isu semacam ini.
Sekali ada penyalahgunaan, efeknya bisa panjang dan menurunkan kepercayaan publik.
Langkah BGN untuk menindak tegas yayasan pemilik mobil adalah keputusan tepat.
Publik berhak tahu mana lembaga resmi dan mana yang hanya mengaku-ngaku.
Sebab kepercayaan rakyat terhadap program seperti MBG dibangun dari transparansi dan ketegasan seperti ini.***
