POJOKSATU.id - Fakta mengejutkan diungkap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait program bantuan iuran BPJS Kesehatan.
Pemerintah menemukan adanya penerima yang tidak tepat sasaran, bahkan berasal dari kelompok mampu.
Dalam rapat kerja bersama DPR, Budi mengakui bahwa distribusi bantuan masih menyisakan persoalan serius pada akurasi data penerima.
Baca Juga: PNS dan PPPK Disimak! BKN Bongkar Penipuan Berkedok Layanan ASN yang Viral, Begini Modusnya
"Bahwa uang yang kita bayarkan itu tidak semuanya untuk 50 persen orang termiskin," kata Budi dikutip Pojoksatu.id dari rapat DPR 15/4/2026.
Ia mengungkapkan hasil konsolidasi data menunjukkan adanya kelompok masyarakat kaya yang ikut menikmati fasilitas tersebut.
"Ada juga yang 10 persen orang terkaya pun kita bayarkan setelah kita konsolidasikan data di BPS," lanjut Budi.
Baca Juga: Alhamdulillah! PPPK Paruh Waktu dan Non ASN Akhirnya Terima SK Sekaligus Teken Kontrak
Temuan ini memperkuat indikasi bahwa program Penerima Bantuan Iuran (PBI) belum sepenuhnya tepat sasaran.
Dari total jutaan penerima, masih ditemukan data yang perlu diperbaiki.
"PBI yang dibayarkan Kemenkes, itu masih ada dari 96 jutaan itu 47 ribu yang kurang tepat sasaran," ucap Budi.
Bahkan, ia sempat menyinggung pengalaman internal sebagai gambaran lemahnya validasi data.
"Saya kalau boleh bercanda sedikit, Pak Kunta, Sekjen saya, dulu masuk di situ, pernah," kata Budi.
Ke depan pemerintah berencana merapikan distribusi bantuan dengan mengalihkan kuota dari kelompok mampu ke masyarakat yang lebih membutuhkan.
"Jadi ada beberapa teman kita di Desil 5 yang belum bisa masuk PBI. Lebih baik kita kurangi yang Desil 10, yang 10 persen terkaya, kita hapus dan kita alihkan kuotanya ke Desil 5," imbuhnya.
Langkah ini diharapkan membuat program BPJS lebih adil dan tepat sasaran.***
