POJOKSATU.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia kembali membuat publik heboh setelah menyebut dirinya sudah kebal kritik.
Terutama ketika membahas topik sensitif seperti pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Pernyataan itu disampaikan dalam acara Training of Trainers Sosialisasi Empat Pilar MPR di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, dan langsung memantik reaksi di media sosial.
Baca Juga: Belum Apa-Apa Tapi Heboh Prabowo- Zulhas Untuk Pilpres 2029! Dasco Sampe Turun Tangan Sebut Begini!
Dalam acara itu Bahlil mengaku sudah paham betul pola serangan netizen setiap kali ia mengutak-atik isu besar, khususnya terkait izin usaha dan tata kelola SDA.
“Saya mau kupas tentang pengelolaan sumber daya alam soalnya. Ini pasti banyak yang sakit (hati), sebentar lagi di sosmed hancur lagi saya. Udah kebal saya, udah kebal,”
Kata Bahlil Sambil tertawa, dikutip Pojoksatu.id dari Kumparan, 6/2/2026.
Menurutnya selama ini banyak izin usaha justru terpusat di Jakarta, jauh dari daerah yang menjadi lokasi usaha sebenarnya.
Bahlil menilai pola itu tidak sehat dan memunculkan ketimpangan ekonomi.
Ia menegaskan pemerintah perlu mengembalikan akses perizinan kepada pelaku usaha di daerah.
Baca Juga: Belum Apa-Apa Tapi Heboh Prabowo- Zulhas Untuk Pilpres 2029! Dasco Sampe Turun Tangan Sebut Begini!
“Saya pikir-pikir kenapa izinnya semua kantornya ada di Jakarta? Apakah Negara Republik Indonesia ini hanya punya Jakarta? Inilah yang harus kita rapikan,” katanya.
Bahlil menambahkan bahwa pembenahan sistem perizinan harus dilakukan secara bertahap agar pengusaha daerah, UMKM, hingga BUMD bisa mendapat ruang lebih besar.
“Maka perlahan-lahan kita kanalisasi, izin kita kembalikan kepada teman-teman daerah, pengusaha daerah, UMKM harus dapat. BUMD kasih. Jadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya,”
Tegas Bahlil, dikutip pojoksatu.id dari tribunnews 6/2/2026.
Pernyataan kebal kritik ini bukan yang pertama kali.
Sebelumnya Bahlil juga pernah menyebut dirinya sudah biasa menghadapi serangan di media sosial setiap kali menyampaikan kebijakan yang dianggap kontroversial.***
