POJOKSATU.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) kembali melontarkan kritik keras terhadap pembiayaan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Bandara yang selama bertahun-tahun menelan biaya besar dari APBD itu dinilai tidak memberikan hasil sepadan.
Dengan suara tegas, KDM mempertanyakan urgensi mengalirkan anggaran hingga Rp100 miliar per tahun untuk fasilitas yang aktivitasnya masih minim.
Baca Juga: Revitalisasi Sekolah Digeber, Sumut Terima Rp852 Miliar untuk 897 Sekolah, Ini Rinciannya
“Pertanyaan saya bisa nggak sih, karena kita ngebiayain terus, nggak ada hasilnya, Kertajati stop dulu deh,” ujar KDM dikutip pojoksatu.id dari inilah.com 5/1/2026
Ia kemudian menambahkan dengan nada kesal, “Manajemennya dibiayai, digaji, tapi menghasilkan apa pun tidak.”
Dua pernyataan itu menggambarkan kekecewaan KDM terhadap pengelolaan BIJB.
Baca Juga: Revitalisasi Sekolah Digeber, Sumut Terima Rp852 Miliar untuk 897 Sekolah, Ini Rinciannya
Kritik ini sekaligus menempatkan kembali bandara tersebut dalam sorotan publik.
Terlebih setelah sebelumnya ia juga pernah mengungkap bahwa biaya operasional BIJB sempat berada di kisaran Rp60 miliar per tahun pada 2025 sebelum melonjak ke angka Rp100 miliar.
Dari pembahasan RAPBD terbaru, anggaran untuk BIJB meliputi beberapa pos besar.
Mulai dari kebutuhan operasional rutin, perawatan fasilitas, gaji pegawai, hingga cicilan beban bunga pinjaman.
Sebagian data menunjukkan biaya gaji pegawai bisa mencapai Rp24 miliar, sementara beban bunga berkisar Rp12 miliar setiap tahun.
Namun penggunaan dana besar itu tidak sebanding dengan tingkat aktivitas di lapangan.
Setelah 2025, mayoritas rute domestik yang semula direncanakan beroperasi terpaksa dihentikan karena jumlah penumpang sangat rendah.
Beberapa maskapai bahkan menarik diri karena load factor tidak memenuhi standar operasional.
Baca Juga: Revitalisasi Sekolah Digeber, Sumut Terima Rp852 Miliar untuk 897 Sekolah, Ini Rinciannya
Kondisi ini menjadikan BIJB hampir tidak memiliki penerbangan domestik reguler selama berbulan-bulan.
Situasi tersebut memperkuat kesan bahwa APBD Jabar mengeluarkan anggaran besar untuk bandara yang belum mampu menjadi pusat mobilitas seperti yang diharapkan saat pertama kali dibangun.
Kondisi ini semakin menarik ketika DPRD Jawa Barat sebelumnya telah menyetujui penyertaan modal BIJB senilai Rp100 miliar dalam RAPBD.
Baca Juga: Revitalisasi Sekolah Digeber, Sumut Terima Rp852 Miliar untuk 897 Sekolah, Ini Rinciannya
Persetujuan itu diberikan dengan syarat ketat bahwa alokasi dana harus jelas, terukur, dan benar-benar membawa perubahan terhadap operasional bandara.
Beberapa anggota DPRD mengakui bahwa evaluasi memang dibutuhkan.
Baca Juga: Revitalisasi Sekolah Digeber, Sumut Terima Rp852 Miliar untuk 897 Sekolah, Ini Rinciannya
Namun mereka juga memperingatkan bahwa penghentian pendanaan secara total dapat berdampak pada kelangsungan operasional minimal bandara.
Termasuk risiko kerusakan aset daerah jika tidak dirawat.
Tarik menarik posisi antara eksekutif dan legislatif ini membuat masa depan BIJB kembali menjadi perdebatan panas.
KDM menilai evaluasi mendalam harus menjadi prioritas, sementara sebagian legislator menilai langkah “stop dulu” tidak bisa dilakukan secara mendadak.
Dalam beberapa kesempatan, KDM juga menyampaikan bahwa anggaran sebesar itu lebih baik dialihkan ke program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia pernah mengusulkan agar dana operasional BIJB dialihkan untuk subsidi penerbangan regional.
Misalnya kerja sama dengan maskapai kecil seperti Susi Air untuk membuka jalur antardaerah yang lebih relevan dan berdampak.
Baca Juga: Cara Registrasi Akun SNPMB 2026 untuk Siswa dan Sekolah, Lengkap dengan Jadwal dan Dokumen Wajib
Selain itu, pemerintah provinsi tengah menyusun strategi panjang untuk menghidupkan BIJB kembali.
Termasuk mendorong bandara tersebut menjadi pusat keberangkatan haji dan umrah.
Namun, strategi jangka panjang ini tidak menjawab persoalan mendesak terkait pemborosan APBD.
Pernyataan tegas KDM lewat dua kutipan langsung yang bernada keras membuat publik kembali mempertanyakan nasib bandara yang digadang-gadang menjadi ikon kebanggaan Jawa Barat itu.
Baca Juga: Revitalisasi Sekolah Digeber, Sumut Terima Rp852 Miliar untuk 897 Sekolah, Ini Rinciannya
Apakah pembiayaan benar-benar akan dihentikan atau hanya dibekukan sementara, masih menunggu keputusan lanjutan dari pertemuan Pemerintah Provinsi dan DPRD.
Yang pasti, beban hingga Rp100 miliar untuk bandara yang minim aktivitas telah menjadi isu serius yang memicu diskusi luas mengenai efisiensi penggunaan APBD.***
