POJOKSATU.id— Temuan ribuan kayu gelondongan yang terseret hingga ke Pantai Lampung dengan stiker bertuliskan “Kemenhut”, “SVLK Indonesia”.
Dan nama perusahaan “PT Minas Pagai Lumber” membuat publik terperangah.
Bukan hanya karena jumlahnya mencapai ribuan kubik.
Baca Juga: AIPNEMA Umumkan Pemenang 5th International Student Innovation Competition 2025
Tetapi karena label yang menempel pada batang-batang kayu itu seharusnya menjadi penjamin legalitas, bukan justru memunculkan tanda tanya besar.
Sorotan pun mengarah pada perusahaan yang namanya tercantum dalam stiker tersebut: PT Minas Pagai Lumber (MPL), salah satu pemegang konsesi hutan terbesar di Kepulauan Mentawai.
Sejarah Perusahaan
Baca Juga: AIPNEMA Umumkan Pemenang 5th International Student Innovation Competition 2025
PT MPL bukanlah perusahaan baru dalam industri kehutanan Indonesia.
Perusahaan ini sudah memegang konsesi sejak era 1970-an ketika pemerintah banyak menerbitkan izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan).
kepada korporasi besar untuk memasok kebutuhan kayu nasional.
Baca Juga: Tim Mahasiswa FEB UGM Raih Juara Dua GBSN 2025 Berkat Gagasan Logistik Sosial LINTAS
MPL diberi mandat mengelola hutan alam di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan
Sengan luas mencapai kurang lebih 78 ribu hektare angka yang menempatkan mereka sebagai salah satu pemilik konsesi terluas di Sumatera Barat.
Perjalanan perizinan perusahaan ini pun terus mengikuti perubahan regulasi negara.
Pada 2013, Menteri Kehutanan memperbarui izin perusahaan melalui SK IUPHHK-HA.
Setelah UU Cipta Kerja diberlakukan, seluruh HPH bertransformasi menjadi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan).
Baca Juga: Tim Mahasiswa FEB UGM Raih Juara Dua GBSN 2025 Berkat Gagasan Logistik Sosial LINTAS
MPL tercatat mengikuti audit Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHL) dan sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK/SVLK).
Data audit 2023 menunjukkan MPL masih aktif sebagai pemegang izin resmi di bawah pengawasan lembaga sertifikasi independen.
Namun, legalitas administratif bukan berarti MPL bebas dari catatan.
Baca Juga: AIPNEMA Umumkan Pemenang 5th International Student Innovation Competition 2025
Pada 2017, perusahaan ini pernah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama beberapa perusahaan lain di Mentawai.
Laporan itu menyoroti dugaan pelanggaran UU Kehutanan dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Terkait ketidakpatuhan pengelolaan kawasan dan potensi kerusakan hutan yang dianggap merugikan masyarakat dan lingkungan.
Baca Juga: AIPNEMA Umumkan Pemenang 5th International Student Innovation Competition 2025
Meski hasil investigasi tidak dipublikasikan secara detail, laporan tersebut memperlihatkan bahwa MPL bukan perusahaan tanpa kontroversi.
Di luar itu, hubungan MPL dengan masyarakat adat Mentawai juga menyimpan ketegangan.
Laporan investigasi Jaring.id mengungkap bahwa sebagian masyarakat Pagai mengklaim kawasan konsesi sebagai wilayah adat leluhur.
Warga mengaku tidak merasakan manfaat ekonomi yang sepadan dari eksploitasi kayu di wilayah tersebut.
Ada desa yang disebut hanya menerima fee dalam jumlah kecil, jauh dari nilai produksi kayu yang keluar dari hutan mereka.
Situasi ini mempertegas kesenjangan antara legitimasi hukum perusahaan dan legitimasi sosial di tingkat akar rumput.
Baca Juga: AIPNEMA Umumkan Pemenang 5th International Student Innovation Competition 2025
Kasus kayu terdampar di Lampung semakin memperkeruh reputasi MPL.
Secara aturan, setiap kayu legal yang keluar dari konsesi harus disertakan dokumen lengkap seperti FAKO, DKP, hingga nomor barcode SVLK yang dapat ditelusuri secara digital.
Sistem ini dirancang untuk memastikan asal-usul kayu, lokasi tebang, serta jalur distribusinya.
Baca Juga: Tim Mahasiswa FEB UGM Raih Juara Dua GBSN 2025 Berkat Gagasan Logistik Sosial LINTAS
Namun dalam insiden Lampung, aparat tidak menemukan satu pun dokumen pendukung.
Yang tertinggal hanya ribuan batang kayu dengan stiker mencolok.
Situasi ini memunculkan dua kemungkinan besar. Pertama, kayu itu benar berasal dari MPL namun hilang kendali baik akibat kelalaian pengiriman, kecelakaan kapal, atau pelanggaran prosedur distribusi.
Baca Juga: Skandal Listrik Aceh Meledak! Bahlil Disebut Beri Laporan Palsu di Hadapan Prabowo
Jika demikian, perusahaan harus mampu menunjukkan data pengiriman, nomor barcode, dan dokumen perjalanan resmi yang bisa diverifikasi.
Kemungkinan kedua, stiker tersebut dipalsukan untuk menyamarkan kayu ilegal agar tampak seperti hasil tebangan perusahaan berizin.
Praktik pemalsuan stiker SVLK sudah pernah terungkap di beberapa daerah, sehingga dugaan ini tidak bisa diabaikan.
Polda Lampung dan KLHK kini menelusuri keaslian barcode pada batang kayu serta mencocokkannya dengan database nasional.
Hasil verifikasi ini akan menjadi kunci apakah MPL terlibat secara langsung, ataukah namanya disalahgunakan oleh jaringan ilegal.
Yang jelas, temuan di Lampung menempatkan PT Minas Pagai Lumber kembali di bawah sorotan ketat.
Baca Juga: ITS Back to Back Juara Umum KKI 2025, Inovasi Kapal ROPAX Jadi Sorotan
Dengan sejarah panjang, konsesi luas, serta catatan konflik dan pengawasan, keberadaan stiker MPL pada kayu-kayu misterius ini bukan hanya persoalan administrasi
tetapi juga ujian transparansi perusahaan dan efektivitas sistem legalitas kayu nasional.***
