POJOKSATU.id - Nama Yandri Susanto kembali menjadi sorotan publik setelah kebijakannya soal penghentian izin baru minimarket di desa memicu perdebatan nasional.
Namun di balik ramai isu tersebut, jarang disadari bahwa Yandri adalah sosok dengan rekam jejak panjang di dunia politik dan pembangunan desa.
Kiprahnya bukan kemarin sore, melainkan dibangun perlahan sejak awal 2000-an.
Baca Juga: Sosoknya Sedang Disorot, Mendes Yandri Susanto Ternyata Miliki Harta Sebanyak Rp20,7 Miliar
Lahir di Bengkulu Selatan pada 7 November 1974, Yandri tumbuh dengan kultur masyarakat desa yang sederhana.
Setelah menamatkan pendidikan di Bengkulu, ia melanjutkan studi di Universitas Bengkulu dan meraih gelar sarjana peternakan.
Karier politiknya dimulai saat bergabung dengan Barisan Muda PAN. Sejak itu, langkahnya terus menanjak, dari pos sekretaris hingga menjadi salah satu kader inti partai.
Baca Juga: Sosoknya Sedang Disorot, Mendes Yandri Susanto Ternyata Miliki Harta Sebanyak Rp20,7 Miliar
Tahun 2012 menjadi titik penting ketika ia pertama kali masuk Senayan sebagai anggota DPR RI. Selama beberapa periode, Yandri kerap tampil sebagai figur yang vokal dalam berbagai isu.
Kiprahnya semakin diperhitungkan ketika ia dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua MPR RI pada 2022–2024, memperkuat pengaruhnya di tingkat nasional.
Kariernya mencapai puncak baru pada Oktober 2024 saat Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).
Baca Juga: Rekonstruksi Banjir Sumut Butuh Rp30,5 Triliun, Pemulihan Diproyeksi Tiga Tahun
Di kementerian itu Yandri membawa misi besar meningkatkan kemandirian desa, memperkuat ekonomi lokal, dan menghidupkan kembali koperasi desa sebagai pusat pergerakan ekonomi rakyat.
Tak heran, ketika kebijakannya mengenai penghentian izin baru Alfamart dan Indomaret di desa dipersoalkan, ia langsung meluruskan.
Yandri menegaskan kebijakan tersebut bukan untuk menutup minimarket.
Melainkan untuk melindungi UMKM dan usaha tradisional desa yang selama ini tertekan oleh ekspansi ritel modern.
Pemikiran itu sejalan dengan visi besarnya: memastikan desa tidak tertinggal dalam arus modernisasi.
Bagi Yandri, desa bukan sekadar wilayah administratif, melainkan pondasi ekonomi bangsa.
Dan kontroversi yang muncul belakangan justru memperlihatkan satu hal.
Sosoknya kini menjadi salah satu menteri paling berpengaruh dalam arah kebijakan pembangunan desa Indonesia.***
