POJOKSATU.ID - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, akhirnya angkat bicara terkait aksi pengibaran bendera putih di sejumlah wilayah Aceh yang disebut-sebut sebagai simbol menyerah dalam menghadapi bencana banjir dan tanah longsor.
Mualem mengaku tidak mengetahui adanya aksi tersebut dan menegaskan tidak pernah menerima laporan resmi terkait maksud pengibaran bendera putih di tengah situasi darurat bencana.
“Saya tidak monitor itu. Apa maksud mereka,” ujar Mualem, dikutip pojoksatu.id dari instagram @infobandaaech (18/12/2025).
Bagi pembaca yang ingin ikut mengambil peran, silakan membuka tautan donasi melalui teks ini ==> Gerakan Anak Negeri
Ketua Umum Partai Aceh itu menegaskan, sebagai Gubernur Aceh, dirinya tidak pernah mengeluarkan instruksi, baik secara lisan maupun tertulis, untuk mengibarkan bendera putih sebagai simbol permintaan bantuan asing atau bentuk penyerahan diri akibat bencana.
“Itu di luar jangkauan kita. Siapa yang memerintah itu? Apa maksudnya itu?” kata Mualem dengan nada mempertanyakan.
Isu pengibaran bendera putih sempat menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Sebagian pihak menafsirkan aksi tersebut sebagai simbol keputusasaan atau isyarat meminta bantuan dari luar negeri di tengah keterbatasan penanganan bencana alam yang melanda Aceh dalam beberapa waktu terakhir.
Menanggapi hal tersebut, Mualem menegaskan bahwa Aceh tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia menolak keras segala bentuk simbol atau tindakan yang dapat ditafsirkan keluar dari konteks tersebut.
“Kita sudah jelas, kan Aceh dalam NKRI,” tegasnya.
Mualem yang juga dikenal sebagai mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menilai bahwa isu bendera putih berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah situasi bencana yang seharusnya dihadapi dengan semangat kebersamaan dan gotong royong.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menangani dampak banjir dan tanah longsor dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, relawan, serta masyarakat setempat.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan pascabencana.
Baca Juga: Niat Selamatkan Landak Jawa hingga Berkembang Biak, Petani di Madiun malah Justru Masuk Penjara
Mualem juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas sumber dan tujuannya.
Menurutnya, dalam kondisi darurat, yang dibutuhkan adalah solidaritas dan kepercayaan terhadap upaya pemerintah, bukan simbol-simbol yang berpotensi menimbulkan polemik politik maupun sosial.
Pemerintah Aceh memastikan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat terus berjalan, termasuk dalam penyaluran bantuan logistik dan penanganan wilayah terdampak.
Hingga kini, proses evakuasi dan distribusi bantuan masih terus dilakukan di sejumlah kabupaten dan kota yang terdampak bencana.
Dengan pernyataan tegas tersebut, Mualem berharap polemik terkait pengibaran bendera putih tidak lagi berkembang dan perhatian publik kembali difokuskan pada upaya membantu korban serta mempercepat pemulihan Aceh dari bencana.***
