POJOKSATU.id - Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah kembali memanas.
Dukungan Partai Gerindra terhadap usulan agar gubernur, bupati, dan wali kota dipilih DPRD, alih-alih melalui pilkada langsung, memicu gelombang perdebatan nasional.
Publik heboh, elite politik terbelah, sementara pakar memperingatkan potensi mundurnya demokrasi hingga puluhan tahun.
Baca Juga: Ketua DPRD Yang Juga Ketua Gerindra Purwakarta Diperiksa Kejagung Kabarnya Selama 4 Jam
Dukungan resmi ini disampaikan Sekjen Gerindra, Sugiono, yang menilai mekanisme pemilihan lewat DPRD jauh lebih efisien dibanding pilkada langsung yang selama ini menyedot anggaran negara sangat besar.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,”
ujarnya, dikutip pojoksatu.id dari kompas Senin (29/12/2025).
Baca Juga: Partai Besutan Prabowo Dukung Pemilihan Gubernur via DPRD Mengingat Hibah Pilkada Telan Triliunan
Pernyataan itu menjadi sorotan setelah data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan pilkada, termasuk dari APBD seluruh daerah.
Bisa menembus lebih dari Rp37 triliun pada siklus terakhir.
Menurut Gerindra, mengalihkan pemilihan kepala daerah ke DPRD adalah langkah rasional untuk mengurangi beban negara.
Baca Juga: Ketua DPRD Yang Juga Ketua Gerindra Purwakarta Diperiksa Kejagung Kabarnya Selama 4 Jam
Selain itu, partai menilai sistem ini dapat menekan ongkos politik calon kepala daerah dan menyederhanakan proses yang selama ini dianggap melelahkan baik bagi pemilih maupun peserta.
Gerindra juga menegaskan bahwa DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat.
Sehingga mekanisme memilih kepala daerah lewat parlemen lokal tetap dianggap bagian dari proses demokrasi.
Namun, dukungan Gerindra ini sontak memicu reaksi keras dari berbagai pihak.
Partai Demokrat dan PDI Perjuangan menjadi barisan terdepan yang menolak gagasan tersebut.
Keduanya menilai pilkada langsung adalah mandat reformasi serta bagian penting dari keterlibatan publik dalam menentukan arah kepemimpinan daerah.
Tak berhenti di situ, publik di media sosial pun tampak sangat keras menanggapi isu ini.
Berbagai komentar bernada kecewa dan khawatir muncul, terutama terkait potensi hilangnya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah secara langsung.
Baca Juga: Ketua DPRD Yang Juga Ketua Gerindra Purwakarta Diperiksa Kejagung Kabarnya Selama 4 Jam
Ungkapan seperti “hak kami mau diambil lagi?” menjadi sorotan, menunjukkan bahwa isu ini menyentuh sektor sensitif dalam kehidupan demokrasi.
Meski demikian, wacana ini masih dalam tahap diskusi dan belum ada keputusan hukum mengikat.
Pemerintah pusat juga belum memberikan pernyataan final apakah akan membawa usulan ini ke ranah legislasi.
Baca Juga: Partai Besutan Prabowo Dukung Pemilihan Gubernur via DPRD Mengingat Hibah Pilkada Telan Triliunan
Namun dinamika politik yang berkembang menunjukkan bahwa isu perubahan sistem pilkada berpotensi menjadi salah satu tema besar dalam perdebatan politik nasional beberapa tahun ke depan.
Gerindra kukuh dengan alasannya efisiensi dan pengurangan beban negara.
Sementara publik dan sebagian kalangan politik tetap berpegang pada prinsip hak rakyat dalam memilih pemimpin adalah fondasi demokrasi modern Indonesia.
Pertarungan argumentasi ini memastikan bahwa polemik pilkada via DPRD akan terus menjadi sorotan hangat yang belum akan padam dalam waktu dekat.***
