POJOKSATU.id — Tunjangan yang diterima anggota DPR kembali menjadi sorotan publik.

Masyarakat ramai memperbincangkan besarnya fasilitas yang diterima wakil rakyat, terutama di periode 2024–2029.

Pasalnya, jumlahnya dianggap fantastis dan jauh dari kondisi ekonomi mayoritas warga.

Salah satu yang paling menyita perhatian adalah tunjangan perumahan.

Anggota DPR tidak lagi mendapat rumah dinas seperti di Kalibata atau Ulujami, melainkan diganti dengan tunjangan perumahan yang nilainya mencapai Rp40–50 juta per bulan.

Baca Juga: Asli Surabaya, Kupprum NOMAD, Motor Listrik Adventure Touring Siap Produksi, Cek Spesifikasi Sebelum Turun Gunung!

Angka ini membuat publik heboh, mengingat kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit.

Selain itu, anggota DPR juga menerima uang harian dan representasi daerah setiap kali melakukan perjalanan dinas.

Uang harian bisa mencapai Rp5 juta per hari untuk daerah tingkat I dan Rp4 juta per hari untuk daerah tingkat II.

Sedangkan uang representasi mencapai Rp4 juta per hari (tingkat I) dan Rp3 juta per hari (tingkat II).

Jumlah yang dinilai sangat besar jika dibandingkan dengan biaya perjalanan rakyat biasa.

Tidak berhenti di situ, DPR juga sempat dikabarkan mendapat kenaikan tunjangan beras dan bensin, masing-masing dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta dan dari Rp4–5 juta menjadi Rp7 juta per bulan.

Baca Juga: Xiaomi 15 Resmi Meluncur, Harga Lebih Bersahabat, Jadi Penantang iPhone 16 dan Galaxy S25

Meski belakangan diklarifikasi bahwa kabar itu tidak benar, isu tersebut sempat membuat publik kian geram.

Jika digabungkan dengan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan komunikasi, serta komponen lainnya, total penghasilan anggota DPR bisa mencapai Rp50–60 juta per bulan, bahkan menembus lebih dari Rp100 juta jika ditambah tunjangan rumah.

Inilah yang kemudian membuat masyarakat semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para wakil rakyat.

Masyarakat menilai, di tengah sulitnya ekonomi dan tingginya angka pengangguran, jumlah tunjangan yang diterima DPR terlalu jauh dari kondisi nyata rakyat.

Wajar bila isu ini memicu kehebohan luas dan menimbulkan perdebatan tentang keadilan penggunaan uang negara.***

Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:

Versi Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.promedia.pojoksatu

versid iOS: https://apps.apple.com/app/pojok-satu/id6670306141

Channel Whatsapp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaizUTRDjiOXHsJCgQ2E

Fanpage edugov: https://www.facebook.com/profile.php?id=61575904868212