POJOKSATU.ID- Pengemudi ojek online (Ojol) akhir-akhir ini melakukan unjuk rasa besar menuntut adanya keberpihakan pemerintah atas nasib mereka yang selama ini jadi korban kebijakan tarif dari korporasi penyelenggara bisnis aplikasi.
Dimana para ojol menuntut jika tidak ada kebijakan yang memihak kepada kepentingan nasib para pengemudi maka mereka menuntut agar aplikasinya ditutup saja.
Merespon hal tersebut, Ketua AKSES Indonesia menjelaskan bahwa, bisnis Ojol seperti Gojek dan Grab itu itu memang sudah keterlaluan. Mereka itu sengaja memang memeras para pengemudi untuk kepentingan mengejar keuntungan mereka dan abaikan nasib para pengemudi.
Baca Juga: Persija di Kontestasi Pemilu Gubernur, Mengapa Politik Harus Dikaitkan dengan Sepak Bola?
"Unjuk rasa di atas sebetulnya bukan hanya gambarkan adanya kesewenang wenangan dari perusahaan aplikasi terhadap para pengemudi, tapi juga tunjukkan kemungkinan indikasi bahwa pemerintah juga telah berada dalam kepentingan kongkalikong dengan perusahaan aplikasi," ucapnya melalui keterangan tertulis yang diterima penulis di Jakarta, Minggu (1/9/2024).
Lebih lanjut Suroto menegaskan bahwa tarif potongan harga yang diambil oleh perusahaan online itu memang terlalu tinggi.
Sementara harga dipertahankan rendah oleh perusahaan agar konsumen tetap diuntungkan. Jadi dari kebijakan tersebut para pengemudi akhirnya yang dikorbankan, ditindas, dieksploitasi oleh perusahaan aplikasi.
Sikap pemerintah yang berpura pura tidak tahu atas realitas itu merupakan indikasi bahwa perusahaan aplikasi berpotensi ber kongkalikong dengan pemerintah.
Baca Juga: BRI: Laba Meroket, Dividen Aman, Modal Kuat
Dalam konteks ini mestinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu periksa pejabat pejabat publik yang bertanggung jawab terhadap pembuatan kebijakan pengelolaan dari perusahaan aplikasi ojol.
"Fakta di lapangan dalam hitungan yang sederhana sebetulnya tarif tersebut kalau dihitung semua komponen baik tenaga, biaya perawatan, biaya penyusutan, biaya bunga dan angsuran kendaraan serta biaya sosial dan lain lain maka sebetulnya pengemudi ojol menjadi sangat dirugikan. Tarif potongan yang dilakukan sudah sangat tidak manusiawi," tambahnya.
Model pekerjaan bebas dan kontraktual seperti para pengemudi itu juga hanya salah satu korban kemungkinan kongkalikong kebijakan. Di sektor pekerjaan lain masih banyak. Sebut saja misalnya freelancer, para pekerja call center, logistik dan lain lain yang juga berada dalam nasib yang buruk.
Baca Juga: Bintang Futsal Academy Karawang Juara Liga Lively 2024, Tumbangkan RAP Futsal di Final
Para driver pengantaran orang dan barang atau ojol itu selain dirugikan karena besaran potongan tarif dan rendahnya harga, mereka harus menanggung resiko kerja lebih besar, menyumbangkan alat atau modal, juga tanpa adanya proses partisipasi yang memadai dalam turut mengambil kebijakan perusahaan di bisnis platform. Sehingga semua aspirasinya mentok.
Kalau perusahaan aplikasi seperti Gojek dan Grab itu tidak mau berubah dan pemerintah terus bersikap permisif dan lemah, maka menurutnya sebaiknya memang dilakukan demonstrasi dan mogok besar besaran dan perlu juga solidaritas dari konsumen untuk turut mendukungnya.
"Masyarakat konsumen juga harus diedukasi bahwa penggunaan teknologi itu juga harus bertanggung jawab. Mereka semestinya juga dibangun kesadaran bahwa menggunakan aplikasi murah tapi menindas salah satu pihak itu sebagai perbuatan anti kemanusiaan," tegasnya.
Baca Juga: Laskar Agung Macan Ali Nuswantara Siap Jaga Kondusifitas Muludan di Keraton Kasepuhan
Masyarakat luas musti turut menuntut penutupan bisnis aplikasi yang menindas tersebut. Masyarakat bahkan dapat menuntut agar pemerintah biayai pembangunan bisnis aplikasi yang dapat dimiliki dan dikontrol bersama secara demokratis oleh pemerintah, pengemudi, konsumen.
Supaya tidak lagi jadikan pengemudi sebagai korban eksploitasi korporasi kapitalis seperti mereka.
Masa depan dunia digital yang adil dan berkemanusiaan itu bergantung pada kepemilikan bersama atas sumber daya teknologi. Untuk itulah ekosistem yang ada harus diarahkan menjadi inklusif dan berkeadilan. Semua diarahkan agar mencapai distribusi nilai yang adil, dan menstimulasi budaya kewirausahaan, bukan budaya penindasan.
Barang publik digital yang dibiayai Gig economy yang tidak memanusiakan pekerja dan mengasingkan masyarakat harus dirombak agar dapat mendorong keadilan, kesetaraan, dan martabat dalam kerja berbasis platform.
Baca Juga: 3 Pemuda Tewas Usai Konsumsi Miras Oplosan di Garut, Polisi Selidiki Campuran Racikan
Monopoli pendapatan dan kekayaan dari segelintir orang sebagai penguasa data harus dihentikan. Untuk itulah perlu sebuah perombakan total dan mendasar di dalam tata kelola dan tata aturannya.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dari para driver ojol karena merasa tertekan oleh pihak perusahaan aplikasi.
Para driver merasa jika pemotongan tarif yang dilakukan membuat mereka tertekan sedangkan pemerintah juga belum dapat berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan dan para mitra perusahaan aplikasi.
Para driver juga menuntut keadilan hukum berupa undang undang agar perusahan tidak lagi semena-mena terhadap para driver.
Baca Juga: Heboh RS Medistra Persoalkan Hijab di Sesi Wawancara Calon Dokter, Kemenkes Diminta Usut Tuntas
Gerakan tidak mengambil orderan penumpang ini hanya akan dilakukan hari ini saja. Terkait himbauan dari aplikator yang meminta ojol tidak melakukan aksi tersebut, Igun melihat hal tersebut dilakukan untuk menjaga bisnis mereka. Tapi ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi perlu dilakukan.
Berikut adalah beberapa tuntutan yang disuarakan oleh para driver hari ini.
1. Persoalan mengenai tarif.
2. Meminta pemerintah melegalkan pekerjaan driver online.
3. Hapus program "layanan tarif hemat".
4. Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan disemua aplikator.
5. Tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver. ***
