POJOKSATU.id- Pemerintah Indonesia kembali membuka babak baru dalam kerja sama energi dengan Amerika Serikat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia memastikan adanya komitmen besar dalam pembelian bahan bakar dan gas.
Nilainya bukan main-main Indonesia disebut bakal mengimpor energi senilai US$15 miliar atau sekitar Rp 240 triliun.
Baca Juga: Warga Keluhkan soal Infrastruktur hingga BPJS PBI saat Hadiri Reses Legislator Cirebon
Menjadikan rencana ini sebagai salah satu transaksi energi terbesar yang pernah dibahas pemerintah.
Rencana pembelian tersebut mencakup berbagai jenis kebutuhan energi nasional.
Mulai dari LPG, minyak mentah, hingga BBM jadi yang selama ini menjadi penopang konsumsi domestik.
Bahlil memastikan bahwa komitmen itu lahir dari pembahasan langsung dengan pemerintah Amerika Serikat dalam kerangka kerja sama dagang dua negara.
“Salah satu yang menjadi komitmen pembicaraan kita untuk trade dengan pihak Amerika itu adalah, kita akan membeli BBM sebesar 15 billion USD. Itu dari LPG, kemudian dari crude-nya, kemudian dari BBM-nya, minyak jadinya. Itu masuk dalam pembicaraan itu,”
kata Bahlil dikutip Pojoksatu.id dari Idntimes 11/2/2025.
Di tengah sorotan publik soal besarnya nilai impor, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini tidak akan mengganggu stabilitas harga BBM di dalam negeri.
Pertamina disebut siap menjalankan kebijakan tersebut setelah keputusan final diterbitkan.
Pemerintah juga menilai kerja sama ini menjadi bagian dari diplomasi energi yang lebih luas, terutama dalam menjaga suplai nasional di tengah dinamika global.
Bahlil menekankan bahwa Indonesia tetap terbuka pada kerja sama investasi yang seimbang.
Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif membuat pemerintah harus melakukan negosiasi strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi.
“Ya kita equal treatment saja. Katakanlah kalau pihak Amerika pengin mau melakukan investasi di Indonesia dengan critical mineral atau pun termasuk dengan nikel, kita terbuka saja. Kan negara kita kan negara bebas aktif,” tegasnya, dikutip Pojoksatu.id dari Kumparan.
Meski begitu, sejumlah pengamat menilai nilai impor sebesar itu perlu dikawal ketat agar tidak membebani neraca perdagangan.
Namun pemerintah berkeyakinan bahwa pembelian energi tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan energi nasional.***
