POJOKSATU.id – Situasi heboh mencuat setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa sekolah tidak boleh dipaksa menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan ini muncul seiring laporan sejumlah daerah yang menghadapi dinamika di lapangan, termasuk sekolah yang memilih tidak ikut serta karena merasa siswanya sudah tercukupi secara mandiri.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan hal tersebut dalam sebuah forum koordinasi bersama Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga: Hari Kedua Pencarian Longsor Bandung Barat, 16 Korban Ditemukan Meninggal Dunia
Ia mengingatkan bahwa prinsip program ini bukan pemaksaan, melainkan prioritas bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG, misalnya karena siswanya berasal dari keluarga mampu, itu tidak masalah,”
Ujar Nanik dikutip pojoksatu.id dari inilah.com 25/1/2026.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Putuskan Relokasi Warga Terdampak Longsor Bandung Barat
Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan anggapan bahwa semua sekolah wajib mengikuti program.
Menurut dia, ada sekolah yang menolak sekalipun sudah mendapat pendekatan dari berbagai pihak.
Nanik menegaskan kembali bahwa langkah-langkah seperti itu tidak boleh terjadi. “Tidak boleh ada unsur pemaksaan, apalagi intimidasi.
Baca Juga: Hari Kedua Pencarian Longsor Bandung Barat, 16 Korban Ditemukan Meninggal Dunia
" Kalau sekolah sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri, dan memilih tidak menerima MBG, itu bukan persoalan,” tegasnya dikutip pojoksatu.id dari republika 25/1/2026.
Ia menambahkan bahwa fokus utama program ini bukan angka partisipasi sekolah, melainkan kebermanfaatannya bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
“Masih banyak kelompok masyarakat yang belum menerima MBG, padahal mereka sangat membutuhkan. Itu yang seharusnya menjadi prioritas,” ujar Nanik.
Pernyataan ini sekaligus menjawab kegelisahan publik yang belakangan mempertanyakan apakah pelaksanaan MBG dijalankan secara serampangan.
Di sisi lain, pemerintah ingin memastikan program tetap tepat sasaran.
Terutama menyasar kelompok rentan seperti anak jalanan, pesantren kecil, balita gizi kurang, serta ibu hamil dari keluarga tidak mampu.
Baca Juga: Hari Kedua Pencarian Longsor Bandung Barat, 16 Korban Ditemukan Meninggal Dunia
Dengan penegasan terbaru ini, BGN berharap para pelaksana di lapangan lebih berhati-hati, transparan, dan mengedepankan kebutuhan masyarakat.***
