POJOKSATU.ID - Pemerintah Aceh resmi melayangkan surat dan cari pertolongan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF).

Untuk meminta keterlibatan dalam penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Aceh.

Baca Juga: Panduan Lengkap Beli Tiket Kereta Api Jakarta–Malang untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2026

Namun, respons dari pemerintah pusat dinilai belum menunjukkan urgensi yang sebanding dengan skala bencana yang terjadi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku masih akan mempelajari surat tersebut.

Pernyataan singkat itu disampaikan Tito usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

Baca Juga: Kasus Korupsi Chromebook Disidangkan, Eks Mendikbudristek Nadiem Justru Absen karena Dirawat di RS

Ia bahkan mengungkapkan belum membaca isi surat permintaan bantuan dari Pemerintah Provinsi Aceh.

Sikap ini menuai sorotan, mengingat bencana yang melanda Sumatera telah menewaskan lebih dari seribu orang dan menyebabkan ratusan ribu warga mengungsi.

“Nanti kita pelajari,” ujar Tito, dikutip dari Detik, 16 Desember 2025.

Baca Juga: Yaqut Penuhi Panggilan KPK, Penyidik Dalami Dugaan Kerugian Negara

Ia menambahkan bahwa dirinya belum mengetahui secara rinci bentuk bantuan yang diminta Aceh kepada dua lembaga PBB tersebut.

Pernyataan itu memunculkan pertanyaan publik mengenai kecepatan koordinasi pemerintah pusat dalam menghadapi bencana berskala besar.

Di sisi lain, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh Muhammad MTA menegaskan bahwa langkah menyurati UNDP dan UNICEF bukan tanpa alasan.

Menurutnya, kedua lembaga tersebut memiliki pengalaman panjang dalam proses pemulihan pascabencana di Aceh, terutama setelah tsunami 2004 silam.

Pemerintah Aceh menilai keterlibatan lembaga internasional sangat dibutuhkan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.

Baca Juga: Panduan Lengkap Beli Tiket Kereta Api Jakarta–Surabaya untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2026

Terutama di sektor pendidikan, perlindungan anak, sanitasi, serta pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak.

Muhammad MTA juga menyampaikan bahwa hingga Desember, sedikitnya 77 lembaga dan hampir 2.000 relawan telah masuk ke Aceh untuk membantu penanganan bencana.

Mereka berasal dari berbagai organisasi non-pemerintah lokal, nasional, hingga internasional.

Baca Juga: Beasiswa Indonesia–Austria IASP 2026 Dibuka, Dosen Berpeluang Lanjut S3 Gratis

Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah seiring dengan memburuknya kondisi di sejumlah wilayah terdampak.

Banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak 25 November 2025 telah menghantam sejumlah kabupaten dan kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Data terbaru mencatat jumlah korban jiwa mencapai lebih dari 1.030 orang, sementara lebih dari 200 warga masih dinyatakan hilang.

Baca Juga: Honorer Wajib Tahu! Begini Cara Memastikan Nama Tercatat di Pendataan Non-ASN 2025

Jumlah pengungsi tercatat mendekati 610 ribu jiwa, dengan banyak di antaranya belum mendapatkan hunian layak dan akses logistik yang memadai.

Dalam konteks krisis kemanusiaan sebesar ini, langkah Pemerintah Aceh menggandeng lembaga internasional dinilai sebagai upaya realistis untuk menutup keterbatasan SDA.

Namun, pernyataan Mendagri yang terkesan normatif dan belum menunjukkan sikap tegas memunculkan kekhawatiran baru.

Seperti Akan terhambatnya kerja sama lintas negara yang sebenarnya sangat dibutuhkan.

Publik kini menanti langkah konkret pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dalam menyikapi permintaan Aceh.

Di tengah penderitaan ratusan ribu pengungsi dan kerusakan infrastruktur yang masif, waktu menjadi faktor krusial.

Lambatnya respons dikhawatirkan tidak hanya memperpanjang penderitaan korban, tetapi juga memperbesar risiko krisis kemanusiaan yang lebih dalam.***