POJOKSATU.id — Media ternama Suara Merdeka tengah menghadapi ancaman serius dari Dewan Pers.
Setelah dilaporkan tidak membayar gaji lima karyawannya selama enam bulan di tahun 2025, status verifikasi perusahaan ini terancam dicabut.
Parahnya lagi, Suara Merdeka diketahui belum melakukan pembaruan verifikasi sejak 2019, padahal masa berlaku sertifikatnya hanya lima tahun.
Setiap perusahaan media yang ingin diakui sebagai perusahaan pers resmi wajib menjalani proses verifikasi dari Dewan Pers.
Proses ini tidak hanya formalitas administratif, tetapi menjadi standar kredibilitas media di mata publik.
Dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers, dijelaskan bahwa verifikasi media dilakukan dalam dua aspek penting, yaitu verifikasi administratif dan verifikasi faktual.
Verifikasi administratif meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen legal perusahaan, standar operasional, pemenuhan kewajiban ketenagakerjaan, serta kesejahteraan wartawan.
Hal ini guna memastikan media memiliki badan hukum yang sah, struktur perusahaan yang sehat, serta menjamin hak-hak dasar pekerja pers di dalamnya.
Sementara itu, verifikasi faktual adalah proses inspeksi langsung ke lapangan atau melalui virtual yang bertujuan untuk memastikan bahwa praktik kerja di perusahaan media sesuai dengan laporan yang diajukan ke Dewan Pers.
Verifikasi faktual memeriksa apakah media benar-benar menjalankan aktivitas jurnalistik dengan standar yang ditetapkan, tidak hanya di atas kertas.
Kedua verifikasi ini wajib diperbarui secara berkala karena sertifikat verifikasi hanya berlaku lima tahun.
Jika sebuah media gagal memperbarui verifikasinya atau terbukti melakukan pelanggaran berat—seperti tidak membayar gaji karyawan, mengabaikan rekomendasi Dewan Pers, atau tidak aktif selama enam bulan berturut-turut—maka Dewan Pers berhak mencabut status verifikasi tersebut melalui sidang pleno resmi.
Verifikasi menjadi penting agar media pers tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga beroperasi dengan etika jurnalistik dan standar ketenagakerjaan yang baik.
Baca Juga: 13 Kampus Indonesia Disorot Soal Riset, UI hingga ITB Masuk Daftar Pengawasan
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
Kasus Suara Merdeka yang terancam dicabut verifikasinya karena tidak membayar gaji karyawan selama enam bulan, menjadi contoh nyata bahwa verifikasi bukan sekadar formalitas, melainkan alat untuk melindungi jurnalis dan menjaga integritas media.***
