POJOKSATU.id - Dari total 4.206 responden, sebanyak 55,06 persen menyatakan program MBG belum berdampak positif pada ekonomi lokal.
Angka tersebut dihasilkan berdasarkan hasil polling Metropolitan Grup yang menaungi delapan media.
Antara lain Pojoksatu.id, Metripolitan.id, Metro Bogor, Radar Bandung, Radar Bekasi, Radar Depok, Radar Cianjur, dan Radar Sukabumi.
Polling dilakukan secara serentak di delapan media melalui akun TikTok dan Instagram masing-masing selama periode 13-17 April 2026.
Baca Juga: Hasil Polling: Dari 7 Ribu Responden, 4 Lebih Menjawab 'MBG Belum jadi Solusi Masyarakat'
Dalam polling ini publik diberikan pertanyaan "Apakah program MBG berdampak positif pada ekonomi lokal?".
Sementara jawaban yang disediakan adalah "Sudah" dan "Belum".
Hasilnya relatif seimbang jika menilik pada angka prosentase.
Dimana dari total sebanyak 4.206 responden, sebanyak 44,94 persen publik menjawab "Sudah" dan 55,06 persen menjawab "Belum".
Namun secara angka, jarak selisih antara kedua jawaban "Sudah" dan "Belum" cukup jauh. Yakni 1.890 berbanding 2.316.
Yang menarik, di platform TikTok, hasilnya nyaris imbang dengan 50,69 persen menjawab "belum" dan 49,31 persen “sudah".
Namun di platform Instagram, perbandingan penjawab "Sudah" dan "Belum" berjarak sangat jauh.
Mayoritas 71,59 persen responden tetap menilai program ini belum memberi dampak signifikan pada ekonomi lokal.
Sementara yang merasa program MBG sudah memberikan dampak positif pada ekonomi lokal mencapai 28,41 persen.
Hasil polling ini menjadi cerminan awal persepsi publik di media sosial yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan.
Meski demikian, diperlukan kajian lebih mendalam dan komprehensif untuk mengukur efektivitas program MBG secara menyeluruh di lapangan.
Ada Positif, Ada Negatif
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kemiskinan Universitas Indonesia, Prof Fentiny Nugroho menilai, keraguan publik perlu dilihat secara lebih komprehensif dan berbasis data.
Baca Juga: Prabowo Tegas: Program Makan Bergizi Gratis Tak Akan Mangkrak, Target 60 Juta Penerima
Prof Fentiny Nugroho menjelaskan persoalan kelaparan, malnutrisi, dan pangan merupakan isu global yang juga dihadapi Indonesia.
"Program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga menjadi instrumen pengentasan kemiskinan," ujar dia, Kamis 30 April 2026.
Secara global, program makan bergizi telah diterapkan di berbagai negara.
Berdasarkan data Global Child Nutrition (2024), sekitar 148 negara menjalankan program serupa, termasuk Brasil, India, China, Jepang, dan Kenya, dengan berbagai praktik baik yang bisa menjadi rujukan.
Namun demikian, hasil penelitian Kluster Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan menunjukkan bahwa implementasi MBG di Indonesia belum sepenuhnya optimal.
Baca Juga: 11 Update Terbaru Konflik Iran-AS: Harga Energi Terancam Melejit, Dunia Kian Tegang
Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan observasi di tiga wilayah, yakni Jakarta Timur, Depok, dan Tangerang Selatan.
Sebanyak 93 informan dilibatkan, mulai dari pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), relawan, masyarakat, pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, orang tua, hingga Badan Gizi Nasional (BGN).
Menjawab pertanyaan apakah MBG sudah menjadi solusi bagi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan, meski sudah memberikan sejumlah dampak positif.
"Artinya, program ini on the track, tapi masih perlu banyak perbaikan agar manfaatnya lebih optimal," jelas dia.
Penelitian juga mengungkap bahwa MBG telah memberikan dampak terhadap ekonomi lokal, meski belum optimal.
Salah satu dampak positif terlihat dari peningkatan pendapatan rumah tangga, terutama bagi pekerja di SPPG.
"Peningkatan pendapatan juga dirasakan oleh pelaku UMKM, meski belum signifikan bagi semua," ungkap Prof Fentiny Nugroho.
Baca Juga: Menteri PPPA Minta Maaf soal Usul Gerbong KRL Wanita Dipindah ke Tengah
Di sisi lain, terdapat kelompok yang terdampak negatif, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan pedagang kantin sekolah.
Sebagian kantin mengalami penurunan pendapatan bahkan tutup, meski ada pula yang bertahan dengan beradaptasi menjual produk lain seperti makanan kemasan.
Program MBG juga terbukti mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga, terutama pada kebutuhan pangan bagi keluarga penerima manfaat.
"Bagi keluarga miskin dan rentan, dampaknya sangat terasa karena pengeluaran untuk makanan berkurang. Bahkan uang saku anak bisa ditabung atau dialihkan untuk kebutuhan lain," paparnya.
Meski demikian, sejumlah kendala masih dihadapi, di antaranya lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga serta keterbatasan kapasitas UMKM dalam memenuhi kebutuhan bahan baku SPPG.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Stop Jual Bahan Mentah, 40 Proyek Hilirisasi Siap Dikebut Tahun Ini
Selain itu, minimnya modal usaha menjadi hambatan bagi UMKM untuk berpartisipasi secara optimal.
Berbeda dengan negara lain yang telah memberikan pelatihan dan pemberdayaan secara masif, upaya serupa di Indonesia dinilai masih terbatas.
Prof Fentiny Nugroho memberikan rekomendasi Perbaikan berdasarkan temuan tersebut, sejumlah rekomendasi disampaikan, antara lain seperti penguatan koordinasi lintas sektor antar kementerian/lembaga, penyusunan regulasi yang mengatur koordinasi Badan Gizi Nasional hingga ke daerah.
Asesmen ulang penerima manfaat agar lebih tepat sasaran, standarisasi layanan MBG secara nasional, kewajiban pelibatan UMKM, petani, dan pemasok lokal, pelatihan dan peningkatan kapasitas UMKM.
Kemudian prioritas wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kemiskinan multidimensi dan penambahan tenaga ahli gizi di setiap SPPG serta peningkatan sarana dan prasarana dapur SPPG.
Di tengah berbagai catatan tersebut, publik juga diimbau untuk menilai program secara objektif. Saat ini terdapat sekitar 27.291 SPPG yang beroperasi di berbagai daerah.
"Perlu dilihat secara proporsional, berapa yang sudah menjalankan praktik baik dan berapa yang masih bermasalah. Jangan sampai yang kurang baik digeneralisasi ke seluruh program," tegasnya.
Media Sosial tak Bisa Dipandang Sebelah Mata
Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Metropolitan Grup, Azam Munawar mengungkap, pihaknya mendapat banyak respon positif publik atas polling yang dilakukan.
Baca Juga: Eks Komisaris KAI Bongkar Penyebab Kecelakaan Kereta Bekasi Timur, Sebut Ada Kelalaian Sistemik
"Sebelumnya, delapan media Metropolitan Grup juga melakuan polling terkait kinerja Kepala BGN Dadan Hindayana dengan cara yang sama dan responnya bagus," ujar Azam.
Dari polling awal itu, banyak pesan (direct message) yang disampaikan publik meminta polling dilanjutkan dengan berbagai isu lainnya yang sedang ramai.
Bukan saja mengangkat isu-isu nasional, tapi ada juga permintaan mengangkat isu-isu di daerah yang menjadi basis masing-masing media Metropolitan Grup.
"Demikian juga pembaca koran, banyak yang menyampaikan langsung kepada kami. Intinya mereka meminta polling ini lebih sering dilakukan," tutur dia.
Bukan itu saja, tidak sedikit juga responden yang 'curhat' mengapresiasi suara atau pendapatnya akhirnya didengar lalu dituangkan melalui pemberitaan jurnalistik.
Baca Juga: Trump Klaim Iran di Ambang Kolaps usai Desak Selat Hormuz Dibuka
"Ya, karena dilakukan di media sosial sehingga mereka menjadi lebih mudah mengakses dan berpartisipasi langsung dalam polling," ucap Azam.
Azam berujar, media sosial kini tak lagi bisa dipandang sebelah mata karena sudah bertransformasi menjadi platform yang bukan saja berisi curhatan.
Melainkan sudah menjadi platform bagi publik untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, sampai kritik dan gagasan.
Bahkan pemerintah saat ini juga telah menggunakan media sosial bukan saja sebagai media sosialisasi program dan capaian kinerja.
Tapi juga media komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus menjaring aspirasi publik.
"Karena semua orang sekarang punya medsos, apa-apa di medsos. Menyampaikan aspirasi juga mudah, tidak ribet dan tidak ada birokrasi. Tapi bisa langsung sampai ke orang yang dituju pada saat itu juga," papar dia.
Yang tidak kalah penting dan menjadi keuntungan lain medsos adalah kecepatan dan daya kuat untuk membangun opini publik.
Baca Juga: Sosok Korban Meninggal KRL Bekasi Timur Ternyata Perempuan-perempuan Hebat, Ini Sebagian Profesinya
Dimana sebuah narasi, opini atau persepsi publik bisa dibangun dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan jam sekalipun.
Karena itu, Azam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalma polling yang digelar delapan media di bawah naungan Metropolitan Grup.
"Tinggal cek Story TikTok atau Story Instagram lalu suarakan pendapat atau aspirasi Anda," tandas Azam.***
