POJOKSATU.id - Keinginan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) menggandeng homeless media dan influencer sebagai penyebar informasi pemerintah ternyata salah besar.
Pasalnya, mayoritas publik ternyata masih mempercayai media maindstream sebagai penyebar informasi dan pemberitaan ketimbang homeless media dan influencer.
Hal itu terungkap dalam hasil polling yang digelar 7 media di bawah naungan Indo Satu Media Group.
Antara lain Metropolitan.id, Metrobogor, Radar Cianjur, Radar Depok, Radar Bekasi, Radar Sukabumi, dan Pojoksatu.id.
Baca Juga: Stok Beras Melimpah, Bulog Usul Jadi Tunjangan Alami untuk ASN, TNI, dan Polri
Polling yang digelar di platform TikTok dan Instagram itu memotret pendapat dan pandangan publik selama periode 11 - 16 Mei 2026.
Hasilnya, sebanyak 70,77 persen dari total 1.057 akun atau 748 voters, menyatakan memilih media mainstream ketika ditanya dari mana mendapatkan sumber informasi dan berita.
Sementara 279 akun mengaku memilih homeless media atau influencer untuk mendapatkan informasi atau pemberitaan.
Sedangkan 30 voters atau 2,84 persen lainnya memilih jawaban lainnya.
Hal ini sejalan dengan hasil polling yang menyodorkan pertanyaan "Manakah yang lebih kamu suka atau percaya untuk mendapatkan informasi atau pemberitaan?".
Baca Juga: Purbaya Masih Pede Hadapi Ambruknya Rupiah, Dana Pemerintah Masih Banyak Intervensi Pasar Modal
Dimana 71,19 persen atau sebanyak 672 voters dari total 944 akun menjadwab media mainstream.
Lalu sebanyak 266 voters atau 28,18 persen memilih homeless media atau influencer dengan 6 akun atau 0,64 persen menjawab lainnya.
Kontrol Kritis, Pengendalian Informasi dan Narasi
Menanggapi hasil polling Indo Satu Media Group, Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Hendriyani menyebut ada ancaman nyata.
Menurutnya, langkah pemerintah merekrut homeless media, influencer, selebgram atau artis sebagai kepanjangan informasi pemerintah tampaknya menjadi praktik yang semakin banyak dilakukan lembaga pemerintah saat ini.
"Pola ini mengikuti pergeseran yang terjadi di industri komersial yang semakin banyak menggunakan micro influencer," ujar dia, Selasa 19 Mei 2026.
Dengan melalui homeless media, influencer dan semcamnya membuat pemerintah lebih mudah mengontrol informasi dan narasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat.
Konten dapat dikemas ringan, menarik, dan cepat viral, tetapi pada saat yang sama kehilangan unsur kontrol kritis sebagaimana dijalankan media massa.
Baca Juga: Kabareskrim Komjen Syahardiantono Ungkap Anggota Polri Terlibat Narkoba akan Ditindak Tegas
"Dengan begitu, isi pesan menjadi terkontrol sesuai permintaan pemberi pesan," ucap dia.
"Karena para influencer, selegram, dan artis tidak terikat kode etik journalism, misalnya bahwa jurnalis harus independen dan berimbang," sambung dia.
Hendriyani menilai kondisi tersebut berbahaya apabila terus dibiarkan tanpa keseimbangan.
Sebab demokrasi membutuhkan ruang dialog, kritik, serta fungsi kontrol sosial yang selama ini dijalankan media massa.
Ketika pemerintah lebih memilih saluran komunikasi yang sepenuhnya dapat dikendalikan, maka komunikasi publik berpotensi berubah menjadi propaganda satu arah.
Baca Juga: Mengulang Tahun Lalu, Dasco Muncul Lagi di BEI di Tengah Rupiah Terpuruk Rp17.706 per Dolar AS
Ia menegaskan, media massa sejatinya bukan hanya penyampai informasi, melainkan bagian penting dari sistem demokrasi.
Dalam praktik jurnalistik, media memiliki tanggung jawab untuk menguji kebijakan, mengkritisi kekurangan, sekaligus menyampaikan suara masyarakat kepada pemerintah.
"Praktik ini melemahkan demokrasi, karena pesan dari pemerintah tidak mendapatkan feedback kritis dari media massa," ungkapnya.
Rame tapi Belum Tentu Benar
Terpisah, CEO ProMedia Agus Sulistriyono menilai kepercayaan publik terhadap media mainstream masih kuat karena media arus utama umumnya dikelola insan pers yang memahami kode etik jurnalistik dan proses verifikasi informasi.
"Yang dalam tanda kutip disebut media mainstream tadi itu, orang-orang di belakangnya adalah jurnalis. Mereka dilatih sejak awal memahami kode etik sehingga output kontennya lebih bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Ia mengatakan, publik pada akhirnya akan memilih media yang konsisten menghadirkan informasi akurat dan dapat dipercaya.
"Yang serampangan memang rame, tapi rame belum tentu benar. Bisa jadi hoaks. Pada akhirnya audiens akan memilih mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak," katanya.
Baca Juga: Menhan Sjafrie Tanggapi Tudingan Pemerintah Beri Izin Melintas Pesawat Militer AS di Udara Indonesia
Menurutnya, istilah homeless media sendiri sebenarnya sudah tidak terlalu relevan untuk diperdebatkan karena saat ini hampir seluruh media telah bergerak ke sistem multiplatform.
"Hampir semua media online sekarang juga punya media sosial. Karena media sosial itu sebenarnya hanya medium distribusi konten," jelasnya.
Ia menjelaskan, perkembangan industri media di Indonesia mengalami transformasi panjang, mulai dari era media cetak, media online, hingga media sosial yang kini dipenuhi citizen journalism dan kreator konten independen.
Namun menurutnya, yang menjadi pembeda utama tetap kualitas dan kredibilitas konten yang dihasilkan.
"Kalau kontennya menghadirkan trust, sumbernya jelas, ada verifikasi, lama-lama brand media itu akan dipercaya publik," ujarnya.
Baca Juga: DPR Dukung Upaya Pemerintah Percepat Pembebasan Tujuh WNI yang Diculik Israel
Ia menilai pemerintah maupun lembaga komunikasi publik sebaiknya tidak terjebak pada dikotomi antara media mainstream dan homeless media.
"Jangan fokus pada istilahnya. Fokus saja pada bagaimana narasi disampaikan dengan baik dan benar melalui semua platform," katanya.
Tantangan terbesar industri media saat ini bukan keberadaan homeless media, melainkan kemampuan setiap media untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku audiens dan perkembangan platform digital.
"Kalau mau menyasar Gen Z, ya harus di TikTok, formatnya beda. Kalau Facebook beda lagi audiensnya. Media harus adaptif," jelas dia.***
