POJOKSATU.id — Ketua DPR RI Puan Maharani menilai kenaikan harga plastik yang kini berada di kisaran 30 hingga 80 persen dapat dimanfaatkan sebagai titik awal untuk mendorong peralihan ke kemasan berbahan alami.
Ia berpandangan, situasi ini bisa dijadikan momentum bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk kembali menghidupkan kearifan lokal dengan memanfaatkan daun pisang maupun daun jati sebagai pembungkus makanan.
"Meskipun plastik dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena kepraktisannya, kita ketahui bersama beban ekologinya sangat tinggi.
Baca Juga: Menjamin Keamanan Mandi Keluarga: Bagaimana Shockproof Bekerja pada Water Heater
Maka kenaikan harga plastik bisa menjadi momentum untuk kita beralih ke ekonomi hijau," kata Puan.
Kenaikan harga plastik terjadi akibat gejolak geopolitik global yang mengganggu rantai pasokan.
Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor yang mencapai sekitar 60 persen.
Dampaknya, pelaku UMKM khususnya di sektor makanan dan minuman harus menghadapi tekanan yang lebih berat akibat meningkatnya biaya produksi.
"Harga plastik yang melonjak hingga berkali-kali lipat dan pasokan mulai sulit diperoleh menyebabkan pelaku usaha kecil yang selama ini bekerja dengan keuntungan terbatas semakin kesulitan dari sisi ekonomi," jelasnya.
Puan kemudian mengajak pelaku usaha untuk kembali melihat praktik tradisional yang telah lama diterapkan di berbagai daerah.
Baca Juga: Tak Perlu Khawatir, PPPK di Malang Dijamin Aman di Tengah Efisiensi Anggaran
Di Jawa Tengah, misalnya, penggunaan daun sebagai pembungkus makanan seperti nasi liwet, gudeg, hingga mi lethek sudah menjadi kebiasaan.
Untuk makanan tertentu seperti lontong dan lemper, daun pisang bahkan dianggap lebih efektif karena mampu menjaga daya tahan makanan sekaligus memberikan aroma khas.
"Di pendahulu kita dulu, penggunaan kemasan dari bahan alami seperti daun menjadi alternatif utama. Pedagang makanan atau pangan bisa kembali memanfaatkan kemasan ramah lingkungan seperti itu," tuturnya.
Baca Juga: Belanja Pegawai Tinggi Bukan karena Naik, Gubernur Sumsel Minta PPPK Tetap Dipertahankan
Selain berpotensi menekan biaya produksi, Puan juga menilai kemasan organik mampu meningkatkan nilai jual produk di pasar.
"Dengan memakai kemasan dari bahan organik, pelaku usaha tak hanya bisa menghindari tekanan ekonomi karena tingginya bahan baku dari impor, tapi juga bisa menambah nilai jual," ungkapnya.
Ia juga menyoroti bahwa karakter unik dari kemasan alami dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen.
"Termasuk dari segi keunikannya yang buat beberapa kalangan masyarakat bisa menjadi daya tarik untuk membeli," sambungnya.
Lebih lanjut, Puan mengaitkan persoalan ini dengan isu lingkungan global.
Berdasarkan laporan United Nations Environment Programme, setiap hari limbah plastik setara 2.000 truk dibuang ke laut, sungai, dan danau.
Baca Juga: 22 April Jadi Hari Penentuan! PPWI Audiensi dengan BKN, PPPK Paruh Waktu Bisa Naik Status?
Dalam setahun, jumlahnya mencapai 19 hingga 23 juta ton yang mencemari ekosistem perairan.
"Jadi semangat kita di sini adalah, selagi harga plastik sedang tinggi harganya, kita bisa mencari alternatif penggunaan kemasan lain yang sekaligus mengurangi sampah plastik," ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui perubahan kebiasaan tidak dapat dilakukan secara instan.
Baca Juga: Tak Main-main! Kemenag Jakbar Perkuat PPPK Lewat Disiplin, Integritas, dan Reformasi Layanan
Oleh sebab itu, langkah kecil perlu mulai diterapkan sejak sekarang.
"Mungkin bisa dimulai dari rumah makan untuk tidak memakai wadah plastik sekali pakai saat menyajikan makanan dan minuman untuk pembelian makan di tempat," katanya.
Puan juga menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam mendukung peralihan menuju kemasan ramah lingkungan, baik melalui regulasi, penyediaan sistem pendukung, maupun sosialisasi kepada masyarakat.
Baca Juga: Tak Ada PHK! Pemkot Banjarmasin Jamin PPPK Tetap Bertahan Meski Anggaran Dibatasi
"Pada dasarnya masyarakat akan menyesuaikan kebiasaan yang ada.
Apabila sistemnya mendukung, saya yakin bukan tidak mungkin bahan organik bisa menggantikan kemasan plastik sekali pakai," ucapnya.
Untuk itu, ia mendorong sejumlah kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Ekonomi Kreatif untuk bekerja sama menghadirkan solusi kemasan alternatif bagi pelaku usaha.
"Pemerintah perlu memberikan support dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap alternatif kemasan, khususnya bagi para pelaku usaha dan konsumen.
Kami di DPR akan ikut melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan dewan," tutupnya.***
