POJOKSATU.id, JAKARTA—Aktivis 98 mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo imbas kerusuhan yang meluas di berbagai daerah di Indonesia.

Menurut aktivis 98, eskalasi huru-hara malah kian membesar. Mereka berpendapat meningkatnya eskalasi konflik di jalan dalam 48 jam terakhir hingga saat ini karena pemerintah tidak mendengar kemauan rakyat.

Setidaknya ada dua hal yang menjadi dasar pandangan aktivis 98 terkait situasi di Indonesia saat ini.

Baca Juga: Usai Rumahnya Dijarah, Massa Geruduk Nasdem Tower Tuntut Ahmad Sahroni Dipecat dari DPR RI

Pertama, Polri sudah mengumumkan tujuh orang pelaku pembunuhan kawan ojol Affan Kurniawan. Tetapi dengan seluruh perilaku manipulatif Polri yang selama ini dirasakan masyarakat, rakyat sulit mempercayai bahwa tujuh orang inilah yang berada di Barakuda yang melindas Affan Kurniawan.

Terlebih di media sosial sudah muncul keraguan rakyat tentang sosok pelaku yang disebut sebagai ‘pemeran pengganti’.

Di sisi lain, pidato Presiden Prabowo pada Jumat 29 Agustus 2025 yang seharusnya bisa menenangkan situasi, malah menaikkan eskalasi kerusuhan hingga saat ini karena beberapa hal yang luput dari substansi:

“Pertama, ada ucapan duka cita, tetapi tidak ada penyebutna nama Affan Kurniawan sebagai bentuk personal touch Bapak kepada anak,” kata aktivis 98 dalam relis media yang diterima redaksi Pojoksatu.id, Sabtu (30/8).

Parahnya lagi tidak ada pengakuan terbuka tentang kegagalan negara dalam melindungi warganya.

Baca Juga: Tragis, Ratusan Massa Jarah Rumah Ahmad Sahroni di Jakarta Utara, Mobil Mewah Dihancurkan

“Kedua, pidato Prabowo lebih fokus kepada kelompok yang ingin chaos, buka aparat pelaku pelindasan yang menjadi pemicu kerusuhan,” jelasnya.

Lagi-lagi rakyat yang dianggap bersalah. Sementara perilaku brutal apparat keamanan kepada rakyat tidak dilihat sebagai sebuah msalah sistemik yang sudah berurat berakar.

Ketiga, tiba-tiba pidato bergeser ke ekonomi dan pembangunan. Luka rakyat justru ditenggelamkan di belakang jargon kebangkitan ekonomi. Kebangkitan ekonomi dan pembangunan apa yang hendak digapai jika selalu rakyat yang jadi korban?

“Satu hal yang paling penting, Presiden Prabowo lupa bahawa akar masalah adalah kepongahan anggota DPR yang bersikeras menuntut berbagai tunjangan dengan angka fantastif di tengah derita rakyat yang semakin tertekan oleh kesulitan ekonomi dan pajak di segala bidang yang kian mencekik leher,” katanya lagi.

Baca Juga: Aktivis 98 Ray Rangkuti Desak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya Mundur Imbas Kematian Affan Kurniawan

Atas dasar itu, Aktivis 98 mendesak:

1.Presiden Prabowo harus meminta Kapolri, Kabaharkam, dan Kapolda Metro Jaya mundur atau mencopot mereka dalam waktu 1x24 jam sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak kekerasan dan pembunuhan yang selalu dilakukan berulang terhadap rakyat dan ketidakmampuan mengatasi eskalasi kerusuhan di lapangan secara presisi.

“Kami Aktivis 98 meyakini pencopotan Kapolri dan jajarannya yang bertanggung jawab langsung atas kematian kawan ojol Affan Kurniawan dan kerusuhan akan berimbas kepada menurunnya eskalasi kerusuhan di berbagai tempat di Indonesia. Pencopotan Kapolri dan jajarannya adalah harga mati,” katanya.

2.Mendesak partai politik untuk memberhentikan sejumlah kadernya di DPR yang pongah dengan selalu menantang dan menghina rakyat dengan caranya masing-masing.

“Jika partai politik tidak segera mem-PA kadernya yang pongah, lebih baik partai politik itu membubarkan diri kaarena sudah menyakiti hati rakyat,” jelasnya.

“Ketiga menjalankan agenda agenda reformasi total, termasuk reformasi di tubuh Polri,” kata relis media yang diterima redaksi.

Relis media ini dikirimkan aktivis 98 pada Sabtu sore (30/8/2025). Ditandatangani lebih 110 aktivis 98.

Nama namanya antara lain Ubedillah Badrun (Jakarta), Ray Rangkuti (Jakarta), Suryawijaya (Bandung), Danardono (Jakarta), Antonius Danar (Jakarta), Kusfiardi (Jogjakarta).

Kemudian Wakil Kamal (Madura), Jimmy Radjah (Jakarta), Ronald Loblobly (Jakarta), Muradi (Bandung), Fauzan Luthsa (Jakarta), Firman Tendry (Jakarta), Syamsudin Alimsyah (Makasar).

Dr Indra Piliang (Jakarta), Dr Mariko (Bekasi), 102. Laode Kamaludin (jkt), Bernard Haloho (Jakarta), John Muhammad (Jakarta), Hendry Basel (Jakarta), Usman Hamid (Jakarta).

Kemudian Wanda Hamidah (Jakarta), Burhan (Mataram), Wahidjan (Mataram), Adi Wijaya (Bandung), dan puluhan aktivis 98 lainnya hingga mencapai lebih 110 orang.***