POJOKSATU.ID - Di balik cerita tentang kementerian koordinator yang mendapatkan guyuran dana hingga ratusan persen, terdapat empat kementerian koordinator lain yang harus bergerak dengan ruang fiskal yang cenderung lebih terbatas.
Berdasarkan hasil ketetapan Badan Anggaran untuk periode dua ribu dua puluh tujuh, kelompok instansi ini mencakup bidang politik dan keamanan, bidang hukum dan hak asasi manusia, bidang pembangunan manusia, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan.
Keempatnya mencatatkan pagu anggaran di bawah angka empat ratus miliar rupiah.
Peringkat keempat dalam daftar keseluruhan ditempati oleh Kemenko Politik dan Keamanan dengan alokasi sebesar tiga ratus sembilan puluh dua koma tiga miliar rupiah, yang hanya tumbuh sembilan belas koma berkisar enam puluh satu persen dari pagu sebelumnya.
Baca Juga: Anggaran Kemenko Ini Dikabarkan Melonjak Dua Kali Lipat, Bagaimana Kementerian Lain?
Menyusul di bawahnya, Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengamankan dana sebesar tiga ratus tiga puluh delapan koma delapan miliar rupiah.
Sementara itu, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendapatkan jatah tiga ratus empat koma satu miliar rupiah, mencerminkan kenaikan moderat sebesar empat puluh tujuh koma dua belas persen dari tahun lalu.
Posisi paling dasar atau juru kunci dari ketujuh kemenko ini ditempati oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Instansi ini hanya mendapatkan alokasi dana sebesar dua ratus tujuh puluh enam koma delapan miliar rupiah.
Baca Juga: Bukan Kemenko Perekonomian, Instansi Ini yang Anggaran Melejit Paling Ugal-ugalan!
Meskipun secara persentase tumbuh sebesar sembilan belas koma nol lima persen dari angka dua ratus tiga puluh dua koma lima miliar rupiah pada tahun sebelumnya.
Nominal ini tetap menjadi yang terkecil di antara seluruh rumpun kementerian koordinator yang ada.
Rendahnya alokasi dana untuk Kemenko Infrastruktur memunculkan spekulasi di tengah publik mengenai adanya potensi perlambatan atau efisiensi terhadap proyek-proyek fisik skala besar pada periode mendatang.
Pemerintah tampaknya mulai menggeser perhatian dari pembangunan semen dan beton menuju penguatan sektor pangan dan penguatan ekonomi masyarakat secara langsung.
Kendati anggarannya berada di posisi terbawah, tantangan keempat kemenko ini tidaklah ringan, sebab mereka tetap dibebani target berat mulai dari reformasi hukum, menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hingga memeratakan pembangunan antarwilayah.***
