POJOKSATU.ID - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra, menyampaikan kekecewaan sekaligus keprihatinan atas pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Letjen TNI Suharyanto yang sebelumnya menyebut bahwa situasi bencana di Sumatera hanya mencekam di media sosial.
Pernyataan tersebut berbuntut panjang dan menuai perhatian publik, termasuk dari Saldi yang menilai ucapan itu tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan.
Dalam forum resmi, Saldi mengaku sedih mendengar komentar tersebut, terutama karena pernyataan itu disampaikan oleh pejabat yang memegang tanggung jawab besar dalam penanganan bencana nasional.
Ia menilai bahwa kondisi warga di berbagai titik di Sumatera yang sedang mengalami banjir jelas tidak bisa dianggap sekadar fenomena media sosial. Dilansir dari Kompas.com (4/12/2025)
Saldi kemudian mempertanyakan proses seleksi perwira tinggi (pati) TNI sebelum ditempatkan di kementerian atau lembaga negara.
Baca Juga: Pelanggan Baru Internet Rakyat? Tidak Usah Beli Router Semua Sudah Disediakan Gratis!
Menurutnya, pernyataan yang dikeluarkan seorang pimpinan lembaga penanganan bencana tidak hanya mewakili institusi, tetapi juga menjadi cerminan kualitas penempatan pejabat yang dipilih dari jajaran TNI.
Ia menilai bahwa kasus ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
Menurutnya, sebelum seorang anggota TNI aktif ditempatkan di posisi strategis pada kementerian atau lembaga.
Baca Juga: Sudah Daftar Internet Rakyat Tapi Belum Dipasang Teknisi? Begini Cara Agar Koneksi Cepat Nyala!
Perlu ada proses seleksi dan penilaian yang jauh lebih ketat agar tidak terjadi kesalahan komunikasi maupun penanganan yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Saldi juga meminta Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Donny Ermawan Taufanto, untuk menjelaskan mekanisme internal yang mengatur penugasan anggota TNI ke kementerian/lembaga.
Ia menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas proses tersebut perlu dipastikan agar publik memahami bahwa setiap penempatan jabatan telah melalui penilaian yang benar-benar layak.
Pernyataan Saldi muncul di tengah situasi darurat banjir yang masih berlangsung di berbagai titik di Sumatera.
Banyak warga masih berjuang dengan akses yang terputus, logistik terbatas, serta pemulihan yang belum sepenuhnya terkoordinasi.
Karena itu, setiap komentar pejabat dianggap memiliki bobot besar dan dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Sebagai penutup, Saldi mengajak seluruh pihak untuk memusatkan perhatian pada penanganan korban bencana.
Ia meminta publik tetap mengulurkan tangan dan membantu saudara-saudara yang terdampak, baik melalui donasi, dukungan logistik, maupun penyebaran informasi yang benar.
Menurutnya, fokus utama harus tetap pada upaya nyata dalam meringankan beban warga yang sedang berada dalam kondisi krisis.
Polemik ini diharapkan menjadi pelajaran penting agar komunikasi pejabat publik lebih berhati-hati, tidak menyepelekan kondisi warga, dan selalu berpihak pada kemanusiaan terutama saat bencana melanda.***
.webp)
