POJOKSATU.ID – Polemik soal aktivitas pertambangan kembali mencuat setelah rangkaian banjir bandang dan longsor besar melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah sorotan publik yang menuding tambang sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan, Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil akhirnya angkat suara.
Ia menolak keras wacana zero mining yang belakangan ramai didorong beberapa kelompok sebagai solusi total bagi persoalan lingkungan di Indonesia. Dilansir bushcoo (3/12/2025)
Baca Juga: Distribusi Bantuan Kemanusiaan di Aceh Tamiang, Kemensos Kerahkan Jalur Darat dan Udara!
Menurut Gus Ulil, gagasan penghapusan seluruh aktivitas tambang adalah pandangan yang tidak logis dalam situasi Indonesia saat ini.
Ia menegaskan bahwa sektor tambang masih menjadi penopang besar bagi kebutuhan energi nasional, industri, dan berbagai aspek vital perekonomian.
Menghapus tambang sepenuhnya, menurutnya, bukan hanya tidak masuk akal, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas produksi dan kebutuhan dasar masyarakat.
Baca Juga: Sorotan Kunjungan Wamensos dan Wamen PUPR ke Lokasi Bencana Aceh Tenggara!
Pernyataan tersebut ia sampaikan sebagai respons atas meningkatnya desakan publik agar pemerintah menindak industri pertambangan yang diduga berkontribusi terhadap parahnya bencana alam di sejumlah daerah di Sumatera.
Ketika banyak pihak menyebut penambangan sebagai faktor dominan rusaknya ekosistem dan memicu bencana.
Gus Ulil menilai bahwa narasi tersebut menyederhanakan persoalan yang jauh lebih kompleks.
Ia mengingatkan bahwa penyebab bencana tidak dapat dilihat dari satu aspek saja.
Baca Juga: Sorotan Kunjungan Wamensos dan Wamen PUPR ke Lokasi Bencana Aceh Tenggara!
Dalam komentarnya, Gus Ulil bahkan mengkritik secara keras mereka yang mendorong penghapusan total aktivitas tambang.
Ia menyebut tuntutan tersebut sebagai pandangan yang menyesatkan dan tidak berbasis pada kondisi faktual di lapangan.
Ucapannya yang bernada tegas itu memicu gelombang perdebatan, memperlebar jarak antara kubu pro-lingkungan dan pendukung pengembangan industri tambang.
Baca Juga: Pengumuman Resmi: Seleksi PPPK Tenaga Kependidikan di Sekolah Rakyat Kemensos RI Tahun 2025 Dibuka!
Polemik ini menjadi semakin sengit karena disampaikan di tengah desakan publik untuk mengusut dugaan keterlibatan tambang dalam kerusakan lingkungan di Sumatera.
Banyak pihak menilai praktik penambangan ilegal, lemahnya pengawasan, dan penerbitan izin yang tidak tepat berperan dalam memperburuk kondisi alam.
Namun, bagi sebagian lainnya, tambang tetap merupakan sektor strategis yang tidak dapat dihapus begitu saja.
Gus Ulil menekankan bahwa solusi bukanlah menghapus tambang, tetapi memperbaiki tata kelola, memperketat pengawasan lingkungan, serta memastikan praktik penambangan berjalan sesuai regulasi.
Menurutnya, Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih rasional dan seimbang antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab ekologis.
Pernyataan Gus Ulil membuka babak baru dalam diskusi panjang mengenai masa depan industri tambang di Indonesia.
Di satu sisi, tuntutan publik terhadap akuntabilitas lingkungan semakin kuat.
Di sisi lain, ada dorongan agar pemerintah tidak mengambil langkah ekstrem yang dapat mengancam kebutuhan energi dan pembangunan nasional.
Dengan perdebatan yang terus menghangat, isu tambang dipastikan akan menjadi salah satu topik strategis dalam wacana kebijakan lingkungan Indonesia ke depan.***
