POJOKSATU.ID - Kisruh perebutan posisi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terus menimbulkan kegaduhan baru.
Kali ini, Sekretaris Jenderal PBNU yang baru saja dirotasi, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Memilih bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya urusan penetapan Penjabat (Pj) Ketum kepada para kiai.
Sikap “cuci tangan” itu justru menambah tanda tanya publik terhadap arah konflik internal organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Baca Juga: Tantangan Satgas Pengendali Harga Beras Stabilkan Beras di Papua
“Intinya kalau itu saya bilang, saya serahkan ke kiai-kiai,” ujar Gus Ipul, Selasa 9 Desember 2025.
Saat dimintai tanggapan mengenai rapat pleno Syuriyah yang diklaim akan menetapkan Pj Ketum PBNU untuk menggantikan Gus Yahya Cholil Staquf.
Jawaban yang terdengar hati-hati itu seakan menegaskan bahwa Gus Ipul enggan terseret lebih jauh dalam pusaran konflik.
Padahal, ia adalah salah satu pejabat strategis PBNU yang justru dirotasi di tengah memanasnya situasi.
Alih-alih memberi penjelasan gamblang, Gus Ipul mengaku dirinya tidak mempersoalkan posisi apa pun yang diberikan kepadanya.
Jawaban yang dianggap publik terlalu normatif di tengah krisis kepemimpinan PBNU.
“Buat saya sih posisi di mana itu enggak ada masalah,” katanya, mencoba menghindar dari polemik.
Lebih jauh, ketika ditanya mengenai peluang dirinya ditunjuk sebagai Pj Ketum PBNU.
Gus Ipul justru menampik dan mengatakan ia tidak memiliki “potongan” untuk memimpin organisasi.
Jawaban itu mengesankan sikap menghindar dari tanggung jawab pada saat PBNU justru membutuhkan figur yang mampu meredam konflik.
“Kalau saya sudah pasti enggak. Jangan berspekulasi, kan sudah bilang enggak pantas, bukan potongannya,” tegasnya.
Pernyataan itu tidak membantu meredakan kebingungan publik. Banyak pihak menilai PBNU kini berada di tengah krisis legitimasi.
Baca Juga: Tito Turun Gunung! Izin Gedung Terra Drone Akan Diobrak Abrik Usai 22 Orang Terpanggang
Terutama setelah Ketua PBNU Moh Mukri menyatakan bahwa rapat pleno 9 Desember 2025.
Akan menetapkan Pj Ketum PBNU sebagai tindak lanjut pemberhentian Gus Yahya. Padahal, keputusan itu sendiri masih diperdebatkan keabsahannya.
Mukri menegaskan pleno akan dihadiri jajaran Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, hingga Banom PBNU.
Namun, di sisi lain, Gus Yahya menyatakan rapat tersebut tidak sah.
Baca Juga: KODE DEPAN NRG, Benarkah MENENTUKAN Kapan TPG Cair? Ini FAKTA LENGKAP yang Perlu Diketahui Guru
Karena undangan pleno hanya dikeluarkan oleh Syuriyah tanpa melibatkan Tanfidziyah, bertentangan dengan aturan organisasi.
“Ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut pleno,” tegas Gus Yahya.
“Yang mengundang hanya Syuriyah, ini tidak bisa,” lanjutnya.
Kisruh ini memperlihatkan bagaimana PBNU, organisasi yang seharusnya menjadi peneduh umat, justru terjebak dalam konflik internal yang tidak kunjung selesai.
Sikap para tokohnya, termasuk respon Gus Ipul yang terkesan enggan mengambil peran, semakin memperdalam kegaduhan jelang Muktamar NU 2026.
Publik pun mempertanyakan, apakah PBNU masih mampu menjada stabilitas dan wibawanya di tengah perebutan legitimasi yang semakin memanas.***
