POJOKSATU.ID - Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat tidak boleh hanya dikenal karena latar belakang siswanya, melainkan harus diakui karena mutu dan kualitas lulusannya.
Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Tahun 2026 yang digelar di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (30/1/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh 166 Kepala Sekolah Rakyat dari berbagai daerah di Indonesia.
Baca Juga: Video Gangster Viral, Farhan Tegaskan Wajah Pelaku Sudah Teridentifikasi Polisi
Agenda tersebut menjadi bagian dari konsolidasi nasional untuk memastikan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat pada 2026 berjalan secara terencana, akuntabel, dan transparan.
“Sekolah rakyat tidak boleh dikenal karena siapa siswanya, tapi karena mutu lulusannya,” tegas Gus Ipul, dikutip pojoksatu.id dari inilah.com.
Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan peserta didik di Sekolah Rakyat mampu tumbuh menjadi individu unggul yang memiliki daya saing tinggi.
Baca Juga: Penamaan Ulang Taman Tematik Bandung Masih Dikaji Budayawan, Farhan: Bisa Punya Lebih dari Satu Nama
Sekolah Rakyat, kata dia, harus mampu melahirkan lulusan yang kuat secara karakter, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
“Negara ingin mereka unggul. Sekolah rakyat harus melahirkan lulusan yang punya daya saing, kuat karakternya, dan kompetitif. Mereka harus menjadi agen perubahan, untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat di luar sekolah,” ujar Gus Ipul.
Ia menekankan bahwa pesan tersebut perlu benar-benar dicatat dan dipahami oleh seluruh kepala sekolah sebagai landasan utama dalam mengelola Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Bupati Karawang Sidak Stadion Singaperbangsa, Soroti Taman Bermain hingga Kabel Semrawut
Pendidikan, menurutnya, bukan hanya soal akses, tetapi juga soal kualitas dan dampak jangka panjang.
Memasuki tahun 2026, Gus Ipul menyampaikan sejumlah target penting yang harus diwujudkan dalam Program Sekolah Rakyat.
Salah satunya adalah penuntasan standar nasional Sekolah Rakyat, termasuk standar tata kelola yang seragam dan kualitas layanan pendidikan yang setara di seluruh wilayah.
Namun, ia mengakui bahwa tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam mewujudkan kualitas layanan yang setara di daerah 3T, yakni wilayah terdepan, terluar, dan terpencil.
Kesenjangan fasilitas, sumber daya manusia, dan akses masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
Baca Juga: Ajaib, Bayi 2 Tahun Selamat dari Longsor Pasirlangu Cisarua, Ditemukan Tim SAR di Atap Rumahnya
“Kualitas layanan yang setara ini masih menjadi tantangan, terutama di wilayah 3T. Tapi ini tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan standar,” katanya.
Gus Ipul menegaskan bahwa integritas pengelola sekolah menjadi kunci keberhasilan program ini.
Ia meminta agar seluruh proses penyelenggaraan Sekolah Rakyat dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, mengingat program ini menyangkut masa depan anak-anak dari kelompok rentan.
Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang sebagai upaya negara untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas.
Dengan pendekatan yang terintegrasi antara pendidikan, penguatan karakter, dan pendampingan sosial, pemerintah berharap lulusan Sekolah Rakyat mampu meningkatkan taraf hidup mereka dan lingkungannya.
Melalui konsolidasi nasional ini, Kementerian Sosial berharap visi besar Sekolah Rakyat dapat diwujudkan secara nyata, bukan sekadar program bantuan, melainkan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
.webp)
