POJOKSATU.ID - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menghadiri sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Sidoarjo pada Jumat (6/2/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Sidoarjo Subandi beserta jajaran camat, kepala desa, dan pilar sosial tersebut.
Mensos menekankan pentingnya sinergi untuk menciptakan data kemiskinan yang akurat dan kredibel sesuai instruksi Presiden.
Kegiatan yang dimulai sejak pagi hari ini diawali dengan penyambutan hangat melalui penampilan seni dan kemampuan literasi siswa.
Baca Juga: Jangan Mau Diusir! Pasien BPJS PBI JK yang Dicoret Ternyata Masih Punya Hak Berobat 1 Bulan!
Gus Ipul menggarisbawahi bahwa ketidaktepatan data di lapangan masih menjadi tantangan besar.
Pemutakhiran DTSEN dipandang sebagai tugas berkelanjutan untuk memastikan perlindungan dan jaminan sosial menjangkau keluarga yang selama ini terabaikan.
Mensos secara khusus menyoroti peran strategis operator desa sebagai ujung tombak penginputan data setelah melalui proses musyawarah di tingkat RT/RW dan desa.
Beliau mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan intensif bagi para operator ini agar kualitas data yang dihasilkan semakin mumpuni.
Baca Juga: Pasien Ditolak RS? Jangan Panik! Ini Cara Cepat Aktifkan Kembali BPJS Gratis yang Nonaktif
Sebagai contoh keberhasilan, Gus Ipul merujuk pada digitalisasi bantuan sosial di Banyuwangi yang mampu menekan angka kesalahan data secara signifikan dari 77 persen menjadi 28 persen, dengan target masa depan di bawah 5 persen.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung kebijakan kementerian.
Pemkab Sidoarjo berkomitmen memperkuat kapasitas SDM dan mempercepat integrasi data di lapangan guna memutus rantai kemiskinan.
Data hasil pembaruan nantinya akan diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dikelompokkan ke dalam 10 desil kesejahteraan.
Per Januari 2026, DTSEN telah mencakup lebih dari 289 juta data individu.
Seluruh data yang masuk akan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan untuk menjaga ketepatan sasaran bantuan sosial nasional.***
