POJOKSATU.ID - Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, membuat langkah tak biasa dengan membuka peluang bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam pemerintahan.
Ia berencana merekrut kalangan muda sebagai staf khusus guna mengawal berbagai kebijakan daerah.
Kebijakan ini dinilai sebagai upaya strategis untuk melibatkan generasi muda dalam proses pembangunan, sekaligus memberi ruang bagi mahasiswa untuk berkontribusi nyata, bukan hanya melalui kritik di jalanan.
Baca Juga: Siap-Siap Kemarau Ekstrem? El Nino 2026 Ancam Indonesia, Ini Langkah Penting yang Harus Dilakukan
Agustiar menjelaskan, para mahasiswa nantinya akan ditempatkan di bawah Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) atau Bappedalitbang.
Tugas mereka mencakup pengawasan hingga evaluasi program pemerintah, termasuk program unggulan seperti Kartu Huma Betang Sejahtera.
Menurutnya, keberadaan mahasiswa dalam struktur tersebut diharapkan mampu menghadirkan perspektif baru sekaligus solusi konkret atas berbagai persoalan daerah.
Baca Juga: Belanja Pegawai Masih Aman, PPPK Semarang Dipastikan Tidak Kena PHK
Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk meredam suara kritis mahasiswa.
“Saya tidak melarang aksi demonstrasi. Justru dengan ikut terlibat, mereka bisa memahami proses pemerintahan sekaligus memberikan solusi yang nyata,” ujarnya.
Rencana ini muncul setelah pertemuan antara gubernur dengan berbagai organisasi mahasiswa, mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), presiden mahasiswa, hingga perwakilan organisasi kampus lainnya di Palangka Raya.
Baca Juga: Tak Ada PHK PPPK! CPNS 2026 Bandung Tetap Dibuka, Pemkot Bandung Jamin Tak Bebani APBD
Dalam forum tersebut, Agustiar menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai kekuatan intelektual yang mampu menjaga stabilitas sosial dan mendorong kemajuan pembangunan daerah.
Ia menyebutkan, kuota staf khusus dari kalangan mahasiswa diperkirakan berkisar antara 17 hingga 25 orang.
Jumlah ini masih bersifat fleksibel dan akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
Lebih jauh, Agustiar juga mengungkapkan tantangan besar yang tengah dihadapi pemerintah daerah, khususnya terkait kondisi fiskal.
APBD Kalimantan Tengah tahun 2026 disebut mengalami penurunan signifikan, hampir 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Juga: Gaji PPPK Terancam Aturan Baru 2027! Pemkab Majalengka Akui Belanja Pegawai Sudah Over 30 Persen
Meski demikian, ia memastikan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap menjadi fokus utama.
Pemerintah, kata dia, akan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, serta ketepatan sasaran dalam setiap kebijakan.
Langkah melibatkan mahasiswa ini diharapkan menjadi jembatan kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda, sekaligus membuka ruang dialog yang lebih konstruktif demi kemajuan Kalimantan Tengah.***
