POJOKSATU.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan sikap keras terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan harga di bawah Rp10.000.

Ia meminta agar SPPG semacam itu segera ditutup karena dinilai tidak rasional dan berpotensi merugikan kualitas gizi penerima manfaat.

Penegasan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi setelah ditemukan adanya SPPG yang diduga nakal di sejumlah kota besar di Jawa Barat.

Baca Juga: BKSDA dan BKAD Pantau Pakan Satwa, Kondisi Hewan Bandung Zoo Relatif Sehat

SPPG tersebut diketahui menyajikan makanan dengan nilai anggaran di bawah Rp10.000 per porsi, jauh dari standar ideal pemenuhan gizi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Ya sudahlah, saya katakan SPPG yang gitu tutup aja. Ngapain (dilanjutkan)? Udah tutup aja, ngapain sih. Masa orang ngambil untungnya jangan kegedean dong,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip pojoksatu.id dari Instagram @pikiranrakyat (19/12/2025).

Menurut Dedi, Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar pembagian makanan, tetapi merupakan upaya serius pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

Baca Juga: Gaji PPPK Setara PNS, Tapi Soal Pensiun Berbeda, Ini Fakta yang Wajib Dipahami Guru

Karena itu, aspek kualitas dan nilai gizi tidak boleh dikorbankan demi keuntungan semata.

Ia menilai, penyediaan menu MBG dengan anggaran terlalu rendah patut dicurigai.

Dedi khawatir, praktik tersebut akan berdampak pada mutu bahan pangan, kebersihan, hingga kecukupan gizi makanan yang dikonsumsi penerima program.

Baca Juga: Wali Kota Bandung Minta Pendampingan Kejari untuk Penggunaan APBN Pakan Satwa Kebun Binatang

“Kalau di bawah Rp10.000, saya yakin gizinya enggak akan terpenuhi. Ini bukan soal bisnis semata, ini soal masa depan generasi kita,” tegasnya.

Dedi juga meminta jajaran terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh SPPG yang terlibat dalam Program MBG.

Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar program unggulan tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan awal.

Baca Juga: PPG dan PPPK Kini Saling Terhubung, Ini Peluang yang Harus Dimanfaatkan Guru!

Lebih lanjut, Gubernur Jabar menekankan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan berlebihan dari program sosial.

Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika, tetapi juga mencederai semangat gotong royong dan kepedulian sosial.

“Program ini dibuat untuk rakyat. Jangan sampai ada yang memanfaatkan celah untuk memperkaya diri,” katanya.

Baca Juga: Usai SK Terbit, Ini Daftar Hak, Gaji, dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu yang Wajib Diketahui

Pernyataan tegas Dedi Mulyadi ini pun mendapat sorotan publik. Banyak pihak mendukung langkah tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas program sosial.

Di sisi lain, penutupan SPPG yang melanggar aturan diharapkan menjadi efek jera bagi penyedia layanan lainnya.

Dengan langkah tegas ini, Pemprov Jabar berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.***