POJOKSATU.id, Kota Bandung - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar pada Jumat (21/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa laporan ini merupakan refleksi kinerja Pemprov Jabar sepanjang tahun 2024, yang saat itu masih dipimpin oleh Penjabat Gubernur Bey Machmudin.
Meski baru menjabat sejak 20 Februari 2025, Dedi tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk menyampaikan laporan ini kepada DPRD.
"Dari capaian-capaian yang ada, hasilnya relatif baik, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan," ujar Dedi usai rapat paripurna.
LKPJ ini selanjutnya akan diverifikasi oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD, yang kemudian akan memberikan catatan serta rekomendasi untuk memperbaiki program, kebijakan, dan tata kelola keuangan di Jawa Barat.
"Solusi-solusi akan kita bangun dalam RAPBD Perubahan ke depan, termasuk pergeseran anggaran yang sudah ditandatangani untuk menutupi kekurangan di tahun 2024," jelasnya.
Selain membahas capaian, Dedi juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Pemprov Jabar, terutama terkait bencana alam akibat cuaca ekstrem.
Ia menegaskan bahwa di balik keindahan alam Jawa Barat, terdapat potensi bencana yang bisa mengancam keselamatan masyarakat.
"Saya menyadari bahwa perjalanan menuju kemajuan dan kesejahteraan selalu membutuhkan kerja keras bersama, kesungguhan, serta tekad yang bulat," kata Dedi.
Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan berbagai pihak dalam menghadapi tantangan ini.
"Diperlukan respons cepat tanggap dan koordinasi semua elemen untuk memastikan keselamatan masyarakat," tambahnya.
Dedi juga mengapresiasi DPRD yang selama ini telah menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi dengan baik.
"Kami akan terus berusaha menjadi pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel dalam setiap langkah kebijakan yang diambil untuk Jawa Barat," ujarnya.
Dalam LKPJ 2024, Dedi memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan yang telah dicapai.
Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp36,68 triliun atau 101,08 persen dari target, sementara belanja daerah mencapai Rp36,91 triliun atau 96,31 persen dari rencana.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat tercatat 74,92 poin, dengan laju pertumbuhan ekonomi 4,95 persen.
Sementara itu, persentase penduduk miskin berada di angka 7,46 persen, tingkat pengangguran terbuka 6,75 persen, dan rasio Gini yang menunjukkan kesenjangan ekonomi berada di angka 0,421.
Di bidang sosial, angka rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Barat tercatat 8,87 tahun, sedangkan angka harapan hidup mencapai 75,16 tahun.
Sementara itu, prevalensi stunting di Jawa Barat masih berada di 21,70 persen berdasarkan data tahun 2023.
Dedi juga menyoroti capaian indeks perlindungan anak yang berada di angka 65,61 poin, serta indeks pembangunan pemuda sebesar 51,17 poin.
Sebagai bentuk pengakuan atas kinerja kolektif, sepanjang 2024 Pemprov Jabar berhasil meraih 151 penghargaan, terdiri dari 135 penghargaan dari pemerintah, 10 penghargaan dari sektor non-pemerintah, 6 penghargaan dari lembaga internasional, serta 7 sertifikasi akreditasi nasional dan internasional.
"Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat Jawa Barat," tutup Dedi Mulyadi.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Jabar akan terus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghadapi berbagai tantangan dengan solusi yang lebih baik di masa mendatang.***
