POJOKSATU.id, Kota Bandung - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Jawa Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jabar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD, Kota Bandung, pada Senin (3/2/2024).
Pertemuan tersebut membahas berbagai hal, terutama terkait realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 agar selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Selain itu, rapat juga menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Kemendagri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dedi menegaskan bahwa realokasi anggaran ini bukan merupakan langkah efisiensi semata, melainkan sebuah penyesuaian strategi anggaran.
"Kami menyampaikan hasil realokasi anggaran dari Pemda Provinsi Jabar kepada DPRD. Nantinya, hasil realokasi ini akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur detail belanja daerah," ujarnya.
Menurutnya, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp5,4 triliun.
Namun, dalam rapat ini, yang dibahas baru gambaran umumnya, belum sampai ke rincian setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
Dedi juga mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama dari realokasi ini adalah pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Prioritas utama adalah perbaikan infrastruktur jalan di berbagai daerah di Jabar. Selain itu, ada pembangunan ruang kelas baru, sekolah baru, puskesmas rawat inap, rumah bagi warga miskin, serta pengadaan jaringan listrik dan air bersih. Beasiswa dan berbagai program pembangunan lainnya juga menjadi bagian dari realokasi ini," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa realokasi APBD ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Jabar Istimewa serta memperkuat pelayanan publik.
Selain proyek infrastruktur, anggaran juga dialokasikan untuk menangani berbagai peristiwa yang berdampak pada masyarakat, seperti banjir di Karanglinggar (Karawang), Dayeuhkolot (Kabupaten Bandung), Kota Bandung, Garut, dan Bogor.
"Kita perlu realokasi agar bisa segera membelanjakan anggaran ini untuk kepentingan masyarakat," pungkas Dedi.***
