POJOKSATU.id - Pengakuan mengejutkan datang dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).
Di ruang persidangan, Nadiem mengaku dirinya bukan sosok yang memahami dunia pendidikan maupun birokrasi pemerintahan saat pertama kali ditunjuk sebagai menteri.
Pernyataan itu langsung memicu perbincangan nasional, karena bertolak belakang dengan skala kebijakan besar yang ia jalankan selama memimpin Kementerian Pendidikan.
Baca Juga: Gaji PNS 2026 Paling Tinggi Rp6,37 Juta, Paling Rendah Berapa? PP Mana yang Dipakai?
Dalam pembacaan nota keberatan, Nadiem blak-blakan mengungkap bagaimana dirinya harus beradaptasi cepat setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo.
“Karena saya tidak menguasai bidang birokrasi, pendidikan maupun politik maka saya harus cepat belajar dari orang-orang yang kenal dunia pendidikan dan birokrasi tapi memiliki integritas,”
Ucap Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikutip pojoksatu.id dari inilah.com (5/1/2025).
Baca Juga: Pendaftaran hingga 7 Februari, Ini Tahapan Lengkap Pengisian PDSS SPAN-PTKIN 2026
Ia menambahkan bahwa pada masa awal jabatannya, ia memilih membentuk tim yang dianggap mampu mengisi kekurangan pengetahuannya.
“Karena inilah saya mengumpulkan tim muda yang idealis dan kompeten sebagai staf khusus. Saya mengakui tak paham bidang birokrasi, pendidikan, maupun politik,”
ujarnya, mempertegas bagaimana ia memulai perannya sebagai menteri.
Baca Juga: Gaji PNS 2026 Paling Tinggi Rp6,37 Juta, Paling Rendah Berapa? PP Mana yang Dipakai?
Pengakuan yang begitu jujur ini muncul di tengah dakwaan yang menjeratnya dalam kasus pengadaan ratusan ribu Chromebook.
Menurut laporan media internasional seperti Reuters dan AP News, jaksa menduga ada rekayasa dalam proses pengadaan yang membuat negara mengalami kerugian besar.
Tim hukum Nadiem menolak dakwaan tersebut, namun persidangan terus mengungkap fakta-fakta baru yang memicu perhatian luas publik.
Pernyataan Nadiem itu semakin kontroversial karena masa jabatannya justru dikenal sebagai periode reformasi pendidikan paling masif dalam 20 tahun terakhir.
Mulai dari penghapusan Ujian Nasional, lahirnya Asesmen Nasional, penerapan Kurikulum Merdeka, hingga digitalisasi sekolah lewat Chromebook semuanya terjadi di bawah kepemimpinannya.
Baca Juga: Gaji PNS 2026 Paling Tinggi Rp6,37 Juta, Paling Rendah Berapa? PP Mana yang Dipakai?
Ini membuat publik bertanya-tanya bagaimana keputusan besar tersebut diambil ketika sang menteri sendiri mengaku tidak memahami dunia pendidikan pada awal tugasnya.
Beberapa tokoh pemerintahan sebelumnya juga telah menyinggung hal serupa.
Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, pernah mengatakan bahwa Nadiem memang bersih, namun kurang memahami birokrasi pendidikan dan perguruan tinggi.
Kritik dari akademisi pun bermunculan, menyebut gaya kepemimpinan Nadiem terlalu bernuansa startup, terlalu cepat, dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan infrastruktur pendidikan Indonesia.
Meski demikian, tak sedikit pula yang memuji keberaniannya melakukan terobosan.
Banyak perubahan di era Nadiem dianggap progresif dan menempatkan Indonesia lebih dekat dengan sistem pendidikan modern.
Baca Juga: Gaji PNS 2026 Paling Tinggi Rp6,37 Juta, Paling Rendah Berapa? PP Mana yang Dipakai?
Tetapi kini, setelah pengakuan jujurnya, publik kembali mengevaluasi apakah kebijakan tersebut lahir dari strategi jangka panjang atau dari proses eksperimen seorang pemimpin yang masih belajar memahami dunia baru.
Kontras besar antara pengakuannya dan kebijakan yang ia keluarkan membuat isu ini semakin ramai di media sosial.
Di satu sisi, kejujuran Nadiem dianggap jarang muncul dari pejabat tinggi.
Namun di sisi lain, masyarakat mempertanyakan apakah seorang menteri seharusnya memimpin kementerian sebesar Pendidikan ketika dirinya sendiri menyatakan tidak menguasai bidangnya.
Sidang kasus Chromebook diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan.
Pengakuan Nadiem diyakini membuka babak baru dalam perdebatan nasional mengenai arah pendidikan Indonesia.
Baca Juga: Gaji PNS 2026 Paling Tinggi Rp6,37 Juta, Paling Rendah Berapa? PP Mana yang Dipakai?
Sekaligus memberi gambaran lebih dalam tentang bagaimana kebijakan publik dirancang di tingkat tertinggi pemerintahan.***
