POJOKSATU.id, JAKARTA-- Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ikut bersuara dan mengkritik persoalan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh.
Menurut Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa kali mempertanyakan urgensi membangun Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tersebut.
"Ya kalau kita lihat, kemarin kami laporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan saya menjadi saksi, bagaimana Ibu Mega berulang kali menyampaikan bahwa apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut," kata Hasto Kristiyanto di lokasi Makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
Menurutnya, kebutuhan-kebutuhan rakyat untuk pendidikan, bendungan-bendungan bagi petani, kemudian menyediakan pupuk pada masa tanam bagi petani jauh lebih penting.
Begitu juga bagi keperluan pendidikan, dan kemudian kepentingan riset membangun daya bangsa.
“Apalagi saat itu kita lihat ada beberapa perubahan-perubahan kebijakan yang dimulai dari tidak adanya jaminan negara, kemudian berubah ternyata ada jaminan negara," ujarnya lagi.
PKS Kritik Whoosh
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mengklaim telah mengkritik proyek KCIC ini di masa Presiden ketujuh Jokowi.
"Hari ini menjadi perdebatan apa yang kita ingatkan periode lalu, hari ini menjadi perdebatan. Itu artinya sudah benar apa yang telah kita lakukan, insyaallah," kata Presiden PKS Muzammil Yusuf dalam sambutannya saat acara 'Bimteknas PKS' di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (2/11/2025).
Dia memperjelas bahwa pada periode lalu ketika program kereta cepat Jakarta-Bandung muncul, PKS telah memberikan kritik yang konstruktif yaitu meminta pansus.
Dia mengatakan PKS sudah mengingatkan agar dana APBN berfokus pada prioritas masyarakat.
“Jangan sampai yang digunakan dana APBN, agar dana pemerintah fokus pada hal-hal yang prioritas masyarakat, kesehatan, pendidikan, shelter masyarakat," jelasnya.
Menurutnya PKS telah memberikan kritik yang kritis, konstruktif dan bertanggung jawab.
"Artinya apa yang kritik adalah sesuatu yang kritis konstruktif bertanggung jawab dokumentatif,” ujarnya.***
