POJOKSATU.ID - Gerakan donasi seribu rupiah per hari yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tengah jadi perbincangan hangat publik.
Program bertajuk Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) ini disebut berlandaskan semangat gotong royong, tapi di saat bersamaan, anggaran belanja pemerintah justru naik tajam.
Publik pun bertanya-tanya, apakah rakyat lagi-lagi harus ikut menanggung beban solidaritas di tengah belanja daerah yang terus membengkak?
Baca Juga: Melesat di Kandang Sendiri, Pebalap Muda Astra Honda Tampil Gagah, Davino Nyaris Podium
Rereongan Seribu, Dari ASN hingga Pelajar Diimbau Berdonasi
Berdasarkan surat edaran resmi Pemprov Jawa Barat tertanggal 1 Oktober 2025, gerakan donasi ini ditujukan kepada seluruh ASN, pelajar, dan masyarakat umum.
Setiap orang diimbau menyisihkan Rp1.000 per hari untuk membantu kebutuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang sifatnya mendesak.
Pemerintah menegaskan, donasi ini bersifat sukarela dan menjadi wujud kesetiakawanan sosial.
Pengelolaan dilakukan secara terbuka oleh panitia di tiap wilayah, dan laporan keuangan dijanjikan akan dipublikasikan lewat portal layanan publik.
Namun, niat baik itu justru menimbulkan tanda tanya, terutama karena APBD Jawa Barat 2025 melonjak hingga Rp31 triliun.
Belanja Naik, Pendapatan Masih Dikejar
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan kenaikan belanja terjadi karena fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Anggaran infrastruktur naik jadi Rp4,9 triliun dari APBD murni yang hanya Rp2,1 triliun,” kata Herman dalam konferensi pers di Gedung Sate, Bandung, Selasa (23/9/2025).
Meski belanja naik, pendapatan daerah masih jadi pekerjaan rumah besar. Target PAD sebesar Rp31 triliun dinilai sulit tercapai karena meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang justru mengurangi pendapatan pajak kendaraan bermotor.
“Soalnya kan kendaraan listrik makin banyak. Kita tidak dapat apa-apa. Ini yang harus dimitigasi agar pendapatan tidak turun,” ucap Herman.
APBD Rp31 Triliun, Tapi Banyak yang Terkunci
Gubernur Dedi Mulyadi juga mengakui bahwa tak semua anggaran bisa digunakan secara bebas.
Sebagian besar dana daerah terkunci untuk membayar utang lama dan kewajiban masa lalu seperti utang PEN, tunggakan BPJS, hingga biaya operasional proyek besar seperti Bandara Kertajati dan Masjid Al Jabbar.
“Banyak yang tanya, berapa anggaran Jabar tahun ini? Rp31 triliun. Tapi jangan dikira semuanya bisa dipakai,” ujar Dedi, Juli lalu di Bandung.
Dedi Mulyadi Pamer Rombak APBD
Dalam beberapa kesempatan, Dedi memamerkan langkah berani dalam merombak APBD Jabar 2025.
Ia menilai perubahan itu menunjukkan komitmen pemerintah mempercepat pembangunan dan memenuhi kebutuhan dasar warga.
Namun, Dedi juga memangkas sejumlah pos yang dianggap tak mendesak, termasuk belanja iklan media dari Rp50 miliar menjadi hanya Rp3 miliar.
Baca Juga: Sekolah Garuda Hadir di 16 Lokasi, Target 80 Sekolah di Tahun 2029, Ini Bedanya dengan Sekolah Lain
“Apakah berpihak ke pers itu harus dilihat dari besarnya kontrak media? Kan tidak,” tegas Dedi di Bandung (2/5/2025).
Menurutnya, transparansi dan akses informasi publik justru jadi bentuk dukungan nyata kepada media tanpa harus mengandalkan dana besar.
“Dari Rp50 miliar jadi Rp3 miliar, apakah media di Jabar kehilangan berita? Saya kira tidak. Malah makin banyak yang dibaca orang,” tambahnya.
Antara Gotong Royong dan Beban Moral
Meski dijalankan dengan niat baik, publik menyoroti sisi lain dari program donasi seribu rupiah per hari ini. Di satu sisi, rakyat diajak gotong royong.
Baca Juga: Sekolah Garuda Hadir di 16 Lokasi, Target 80 Sekolah di Tahun 2029, Ini Bedanya dengan Sekolah Lain
Tapi di sisi lain, pemerintah mengelola anggaran triliunan rupiah yang sebagian besar masih terserap untuk utang dan proyek lama.
Kritik pun muncul agar Pemprov Jabar lebih fokus pada efisiensi belanja, bukan menambah beban moral ke masyarakat.
Pemprov sendiri menjanjikan seluruh laporan donasi akan terbuka untuk publik.
Namun, sejumlah pengamat mengingatkan, transparansi tanpa tata kelola yang kuat bisa membuat gerakan ini sebatas simbol solidaritas tanpa dampak nyata.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Taman Kota untuk Tempat Healing Gratis di Tangerang Selatan
Menanggapi kritik tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan langkahnya berangkat dari semangat gotong royong di tengah kondisi fiskal yang berat.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
“Ini bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal kebersamaan membangun Jawa Barat,” kata Dedi menutup pernyataannya. ***
