POJOKSATU.id, Sorong – Polemik izin tambang di kawasan Raja Ampat kembali memicu keresahan.

Namun, sorotan publik yang selama ini tertuju pada aktivitas PT Gag Nikel di Pulau Gag dinilai keliru.

Justru dua perusahaan tambang baru, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Anugerah Pertiwi Indotama, yang disebut berpotensi besar merusak kawasan geopark kelas dunia itu.

Anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, mengungkapkan bahwa kunjungan Menteri ESDM ke Pulau Gag beberapa waktu lalu seolah melenceng dari isu utama.

Ia menegaskan, izin usaha pertambangan (IUP) yang memicu keresahan masyarakat bukan berada di Pulau Gag, melainkan di Pulau Manyefun, Batang Pele, dan Kepulauan Paam, wilayah yang termasuk dalam kawasan suaka alam perairan.

“Kunjungan Menteri ESDM salah sasaran. Izin baru yang diprotes masyarakat justru berada di lokasi-lokasi yang lebih dekat ke pusat-pusat ekowisata penting,” kata Paul kepada wartawan.

Kekhawatiran terbesar datang dari minimnya kajian publik dan potensi kerusakan ekologis yang ditimbulkan.

Berdasarkan peta, jarak Pulau Manyefun dan Batang Pele ke ikon wisata Pianemo hanya sekitar 29 kilometer.

Aktivitas tambang di wilayah ini dinilai dapat mengancam pariwisata berkelanjutan yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi warga lokal.

Di lapangan, pemandu wisata Patrick Nathanael Lintamoni menambahkan bahwa keberadaan habitat penting seperti Pulau Yevnabi yang merupakan tempat ikan pari manta "bersih-bersih", habitat bayi manta, hingga paus sperma, sangat rentan.

Jaraknya hanya sekitar 15 kilometer dari titik tambang di Batang Pele.

“Kondisi lima pulau suaka alam—Manyefun, Waisilip, Bianci, Mutus, dan Nyos Manggara—masih relatif terjaga. Tapi siapa yang bisa jamin kalau aktivitas tambang dimulai, alam tetap utuh?” ujar Patrick.

Sebagai wilayah yang menyandang status UNESCO Global Geopark sekaligus Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Raja Ampat menyimpan lebih dari 70% spesies karang dunia.

Keanekaragaman hayati dan keindahan bawah lautnya telah menjadikan daerah ini magnet wisatawan global dan sumber pendapatan utama bagi masyarakat lokal.

Karena itu, berbagai pihak mendesak Kementerian ESDM untuk segera meninjau ulang izin tambang bagi PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Anugerah Pertiwi Indotama.

Bagi masyarakat Raja Ampat, pilihan antara tambang dan pariwisata adalah soal masa depan, dan mereka berharap alam tetap menjadi warisan, bukan korban.***