POJOKSATU.ID Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar menegaskan keyakinannya bahwa sebuah kabinet akan berjalan lebih aman dan tertib apabila diisi oleh para santri.
Menurutnya, santri memiliki fondasi moral yang kuat berkat pendidikan pesantren, sehingga lebih taat aturan dan jauh dari perilaku menyimpang.
Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah acara yang membahas peran pesantren dalam pembangunan bangsa, dan langsung memicu diskusi luas di publik.
Baca Juga: Kuliner Jogja Tak Pernah Mengecewakan! Ini Rekomendasi Wajib Saat Berkunjung ke Kota Pelajar
KH Miftachul Akhyar menjelaskan bahwa santri dibentuk melalui tradisi disiplin, ketekunan, serta keyakinan bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Dengan prinsip itu, ia menilai para santri cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan dan tidak mudah tergoda penyimpangan kekuasaan.
Ia menyebut kombinasi antara ilmu dan iman adalah bekal utama yang membuat santri berpotensi menjadi pemimpin yang amanah serta patuh pada aturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan nilai agama.
Baca Juga: Emas Makin Langka di Dalam Negeri, Pemerintah Siapkan Aturan Baru Biar Tak Lari ke Luar Negeri!
Lebih lanjut, ia menilai pesantren saat ini bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga pilar ketahanan moral bangsa.
Dengan lebih dari 42 ribu pesantren dan sekitar 12,5 juta santri yang tersebar di penjuru negeri, KH Miftachul menilai bahwa potensi ini dapat diberdayakan untuk memperkuat pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa santri bukan hanya memahami ilmu agama, tetapi juga memiliki kompetensi sosial yang membuat mereka mampu berinteraksi dan memimpin masyarakat dengan pendekatan humanis.
Pernyataan PBNU tersebut juga menyinggung kritik terhadap kepemimpinan tanpa fondasi spiritual.
Baca Juga: EDGE dan Republikorp Umumkan Kerja Sama USD 7 Miliar untuk Perkuat Manufaktur Pertahanan Indonesia
Menurutnya, ilmu tanpa dibimbing nilai iman bisa menyebabkan pemimpin kehilangan arah moral.
Karena itu, ia menyebut karakter santri yang mengedepankan bismillah dan khasyatullah sebagai kualitas yang perlu mendapat tempat dalam struktur pemerintahan.
Dalam konteks politik nasional, pernyataan ini dipandang sebagai ajakan agar pemerintah memberi ruang lebih besar bagi kader pesantren dalam jabatan publik, termasuk posisi strategis di kabinet.
Baca Juga: Kuliner Bandung Tak Pernah Gagal! Inilah Rekomendasi Wajib Saat ke Kota Kembang
Meski tidak menyebut nama atau konteks pemerintahan tertentu, pandangan PBNU ini dianggap merefleksikan harapan agar nilai-nilai pesantren hadir lebih kuat dalam ruang pengambilan kebijakan negara.
Di sisi lain, pernyataan ini memunculkan respons beragam.
Sebagian pihak menilai gagasan tersebut masuk akal mengingat catatan integritas yang selama ini dilekatkan pada santri.
Namun ada juga yang mengingatkan bahwa menjadi pejabat negara juga membutuhkan kemampuan teknis, pengalaman administrasi, serta kecakapan politik yang mumpuni aspek-aspek yang tidak selalu dimiliki semua santri tanpa pelatihan tambahan.
Meski begitu, KH Miftachul Akhyar tetap meyakini bahwa santri memiliki potensi kepemimpinan yang dapat diolah melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan formal.
PBNU, menurutnya, siap berperan sebagai mitra negara untuk memastikan kader pesantren mampu berkontribusi dalam level pemerintahan yang lebih tinggi.
Baca Juga: Revisi UU ASN Masih Awal, DPR Tegaskan Belum Bahas Penyetaraan PPPK ke PNS
Wacana “kabinet santri” ini membuka ruang diskusi baru tentang komposisi ideal pemerintahan di masa depan.
Terlepas dari dinamika politik, pernyataan PBNU tersebut kembali menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter pemimpin bangsa.***
