POJOKSATU.ID - Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU wilayah Kota dan Kabupaten Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
Kembali menunjukkan gambaran krisis distribusi BBM meski pasokan dari pusat telah tiba.
Namun di lapangan, warga tak hanya antre, mereka juga harus membayar harga eceran yang jauh dari wajar.
Dalam liputan oleh media nasional, disebut bahwa beberapa kios non SPBU menjual jenis Pertalite secara eceran hingga Rp 25.000 per liter.
Baca Juga: Mendadak Puluhan Karangan Bunga untuk Menkeu Purbaya dari Food Tray, Gunakan Produk Lokal untuk MBG
Bahkan ada yang dilaporkan menyentuh hingga Rp 50.000 per liter.
Saya antre hampir dua jam, padahal akhirnya beli eceran karena stok di SPBU-resmi kosong.
"Harganya sudah Rp 25.000, saya anak kost, kantong nggak sanggup,” ujar Atsilah, dikutip dari Liputan6.
Antrean kendaraan menumpuk hingga 1 km di beberapa SPBU, khususnya di titik arus utama Kota Bengkulu.
“Kapal 3.000 kiloliter sudah tiba di Pelabuhan Pulau Baai pada Minggu 9 November 2025, tapi distribusi masih tersendat,” kata seorang petugas SPBU.
Di kios eceran, fenomena jual beli BBM dengan harga tinggi semakin marak.
Warga yang tak cukup waktu atau mobilitas tinggi terpaksa membayar harga jauh di atas tarif resmi.
Keterlambatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Bengkulu kembali menjadi sorotan publik.
Cuaca buruk dan kendala teknis di jalur distribusi disebut sebagai penyebab utama tersendatnya pasokan.
Sebagaimana dijelaskan oleh pihak Pertamina dan pemerintah daerah.
Namun, bagi masyarakat yang terdampak langsung, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab keresahan.
Terutama karena harga eceran di lapangan meningkat tajam akibat kelangkaan.
Baca Juga: Menteri Lingkungan Hidup Tegas Tujuan Mempercepat Perubahan Iklim dalam COP30
Di tengah situasi ini, pemerintah provinsi menilai bahwa komunikasi publik harus dilakukan secara lebih cepat, terbuka, dan empatik.
Agar masyarakat tidak terjebak dalam kepanikan atau spekulasi.
Pemerintah daerah menekankan pentingnya penyampaian informasi resmi secara berkala, baik melalui media sosial, siaran radio, maupun kanal komunikasi lokal.
Untuk memastikan masyarakat memahami kondisi yang sebenarnya dan tidak terprovokasi oleh isu yang belum terverifikasi.
Krisis komunikasi dalam situasi seperti ini sering kali memperburuk keadaan.
Ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas, ketidakpastian berubah menjadi ketidakpercayaan, dan keluhan warga pun semakin meluas.
Banyak warga menilai bahwa pernyataan dan permintaan maaf dari pihak terkait memang penting.
Namun tidak cukup jika tidak diikuti dengan langkah konkret dalam pemulihan pasokan dan stabilisasi harga.
Sementara itu, bagi warga di daerah pedesaan dan pesisir, dampak gangguan distribusi terasa lebih berat.
Mereka harus menempuh jarak jauh atau membayar harga yang jauh lebih tinggi untuk mendapatkan BBM.
Terutama bagi nelayan dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada bahan bakar untuk kegiatan ekonomi.
Dalam konteks ini, upaya komunikasi yang baik memang bisa menenangkan situasi, tetapi tidak serta-merta mengurangi beban finansial masyarakat.
Yang harus menanggung kenaikan biaya hidup akibat keterlambatan distribusi.
Baca Juga: Angka Stunting Turun ke 15,9 Persen, Jawa Barat Raih Penghargaan Terbaik Nasional dari Kemenko PMK
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa dalam krisis pasokan energi, aspek logistik dan komunikasi publik sama pentingnya.
Pemerintah daerah dan Pertamina perlu memperkuat koordinasi lintas instansi, menyiapkan jalur alternatif distribusi.
Serta meningkatkan transparansi agar ke depan, gangguan serupa tidak menimbulkan kepanikan dan ketidakpercayaan publik.
Lonjakan harga eceran BBM membawa dampak nyata bagi warga dengan mobilitas tinggi seperti ojol, angkutan umum, pedagang keliling.
Yang harus menanggung biaya operasional lebih besar, beberapa bahkan memilih untuk membatasi aktivitas agar tak kehabisan bensin.***
