POJOKSATU.ID — Dalam podcast Terus Terang yang tayang di YouTube.
Mahfud MD mengungkap secara gamblang berbagai modus korupsi yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
Mantan Menko Polhukam itu menyebut praktik mafia pajak dan cukai sudah berjalan sistematis selama bertahun-tahun, bahkan melibatkan pejabat eselon satu.
Baca Juga: The Future of Customer Experience: Magento Solutions to Watch
“Mas Rizal, wajib pajak pajaknya 10 miliar bisa dikurangin gak, Pak? Ya bisalah. Jadi 6 tapi yang 4 dibagi dua,” kata Mahfud menggambarkan modus umum praktik korupsi di pajak
Menurut Mahfud, pola seperti ini bukan lagi kasus kecil.
Ia menyebut para aparat di lapangan sering kali bekerja sama dengan pihak swasta atau konsultan pajak untuk memanipulasi besaran pajak yang harus dibayar.
Baca Juga: Riau Kaya Alam, Tapi Pemimpinnya Rakus, Mengapa 4 Gubernur Jatuh karena Korupsi?
Mahfud membeberkan, selain pengurangan pajak, modus lain yang kerap dilakukan adalah permainan restitusi atau pengembalian pajak.
Aparat pajak bekerja sama dengan wajib pajak tertentu untuk menggelembungkan nilai restitusi agar mendapat keuntungan pribadi.
“Orang minta restitusi saja itu yang banyak. Pajaknya sudah benar, tapi disuruh gugat. Yang punya kantor konsultan pajak itu ya pegawai pajak sendiri. Uangnya dibagi lagi,”.
Baca Juga: Riau Kaya Alam, Tapi Pemimpinnya Rakus, Mengapa 4 Gubernur Jatuh karena Korupsi?
ungkap Mahfud dalam podcast
Ia juga mengungkap praktik serupa di lingkungan Bea Cukai, khususnya dalam penghitungan barang impor seperti emas.
Banyak barang yang dilaporkan lebih sedikit dari jumlah sebenarnya agar nilai pajak lebih kecil.
“Barang masuk dari luar seharusnya biayanya sekian, tapi ditulis kualitasnya berbeda sehingga jadi kecil sekali. Lalu kelebihannya dibagi dua,” jelasnya.
Kasus 189 Triliun dan 3,5 Ton Emas
Mahfud menyinggung salah satu kasus besar yang ia tangani saat menjabat Menko Polhukam.
Ia menyebut hasil temuan lintas lembaga menemukan selisih uang hingga Rp189 triliun dan 3,5 ton emas yang tidak jelas asal-usulnya.
“Ada selisih uang yang tidak jelas sebanyak 189 triliun dengan 3,5 ton emas. Itu hasil analisis PPATK, Kejaksaan, Kepolisian, akademisi, dan mantan pejabat,” ujar Mahfud.
Temuan tersebut, kata Mahfud, telah disepakati untuk diselidiki oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan Undang-Undang.
Namun, hingga kini tidak pernah ada kabar tindak lanjutnya. “Sampai sekarang gak ada kabarnya,” tegas Mahfud.
Ia menduga ada pihak-pihak yang masih melindungi kasus itu agar tidak berlanjut. “Mungkin bagian dari upaya perlindungan. Seperti itu polanya,” tambahnya.
Mahfud menilai praktik mafia pajak dan cukai tidak bisa dilepaskan dari adanya perlindungan struktural di internal kementerian.
Ia mengingatkan, pada masa lalu banyak pejabat yang justru dilindungi meski terindikasi melakukan pelanggaran.
Baca Juga: Cek Fakta! Hoaks Link Pendaftaran CPNS 2025 untuk Usia 18–45 Tahun, Ini Penjelasan Resminya
“Ada nama pejabat penting di daftar pencucian uang itu. Tapi orangnya masih datang aja dan mengendalikan pembicaraan dari Kementerian Keuangan,” ujarnya
Budaya proteksi ini, menurutnya, harus diputus agar reformasi birokrasi keuangan bisa berjalan.
Ia mengapresiasi langkah Menteri Keuangan saat ini, Purbaya Yudhi Sadewa, yang berani mengungkap adanya perlindungan terhadap aparat pajak dan bea cukai.
Mahfud menyebut, pernyataan Purbaya yang menegaskan tidak akan melindungi pegawai pajak atau bea cukai yang bersalah adalah langkah awal yang baik.
Baca Juga: Tren Kuliner Sehat 2025! Makanan Plant-Based dan Zero Waste Jadi Gaya Hidup Baru
Terlebih, ia menyebut Presiden Prabowo memberikan dukungan penuh terhadap gerakan bersih-bersih tersebut.
“Kalau Pak Prabowo bilang sikat, ya sikat. Presiden amat clear untuk hal-hal seperti itu,” tegas Mahfud.
Menurut Mahfud, dukungan politik dari presiden sangat penting agar reformasi di Kemenkeu tidak berhenti di tengah jalan.
Baca Juga: Claudia Sheinbaum Menjadi Korban Pelecehan Seksual di Jalan Simak Fakta dan Implikasinya
“Kalau presiden berhenti, anak buah gak bisa jalan. Tapi kalau dibackup, pasti bisa,” katanya.
Ucapan Mahfud MD memperlihatkan wajah buram birokrasi keuangan Indonesia dari permainan pajak, restitusi fiktif, hingga manipulasi impor.
Namun, dengan dukungan kuat dari Presiden Prabowo dan sikap tegas Purbaya, publik berharap era baru pemberantasan mafia pajak dan cukai benar-benar dimulai.***
