POJOKSATU.ID - Penanganan pascabencana banjir bandang di Pidie Jaya, Aceh, mendadak penuh kontroversi setelah Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
Menurunkan empat ekor gajah terlatih Abu, Mido, Ajis, dan Noni untuk membersihkan material sisa banjir.
Di tengah lumpur pekat dan akses sempit yang tak bisa dijangkau alat berat, para gajah ini dipaksa mengambil alih tugas manusia.
Seperti menarik kayu gelondongan, mengangkut material berat, masuk ke daerah yang terisolasi, bahkan membantu mencari korban hilang.
Baca Juga: Baru Turun Pertek BKN, 409 PPPK Kaltara Langsung Siap Kerja! Ini Daftar Instansinya
Langkah ini oleh sebagian pihak dianggap solusi cepat, tetapi bagi publik luas.
Justru menjadi simbol ironi paling pahit dari kerusakan ekologis yang diakibatkan ulah manusia sendiri.
Menurut Kepala KSDA Wilayah Sigli, Hadi Sofyan, empat gajah tersebut adalah “pasukan veteran” yang sudah terbiasa diterjunkan di daerah sulit.
Bahkan ada yang pernah diturunkan saat Tsunami Aceh 2004. Namun narasi heroik ini tidak cukup meredam kemarahan publik.
Aktivis satwa dan warganet menilai pemerintah telah melampaui batas etika dengan memaksa gajah hewan yang habitatnya justru dihancurkan manusia.
Untuk bekerja keras menanggulangi bencana yang lahir dari perusakan hutan.
Kritik deras mengalir karena banjir bandang di Pidie Jaya diduga kuat dipicu pembalakan liar.
Dan kerusakan hutan yang selama bertahun-tahun menjadi habitat alami gajah.
Publik menyebut keputusan menurunkan gajah adalah tindakan “menyuruh korban membersihkan kekacauan pelaku”.
Sementara manusia yang merusak hutan kembali lolos dari tanggung jawab.
Selain soal etika, risiko keselamatan empat gajah itu juga menjadi sorotan.
Mereka dipaksa berjalan di atas hamparan lumpur yang mungkin dipenuhi paku, pecahan kaca, atau serpihan tajam sisa rumah yang hancur.
Gajah bukan hanya rentan terluka fisik, tetapi juga bisa mengalami stres dan trauma.
Ironisnya, pada bencana yang sama, seekor gajah liar ditemukan mati akibat terseret arus banjir.
Sebuah pengingat pahit bahwa satwa ini adalah salah satu korban paling awal kerusakan lingkungan.
Aktivis menekankan bahwa publik sering kali lupa bahwa tidak ada gajah yang benar-benar jinak.
Baca Juga: CPNS 2026 Dibuka Lebar untuk Lulusan SMA, Benarkah Gaji Bisa Sampai Rp10 Juta? Begini Penjelasannya
Gajah yang “penurut” sesungguhnya adalah hasil dari praktik kejam bernama phajaan.
Proses pematahan mental saat mereka masih kecil agar mudah dikendalikan manusia.
Struktur punggung gajah juga tidak dirancang untuk membawa beban berat.
Menarik gelondongan kayu atau membawa material bisa menyebabkan cedera permanen pada tulang belakang mereka.
Kritik lain menyoroti kegagalan pemerintah dalam penyediaan alat berat dan teknologi penanganan bencana yang lebih manusiawi.
Banyak pihak bertanya mengapa negara sebesar Indonesia masih mengandalkan gajah untuk tugas fisik ekstrem.
Apakah tidak ada anggaran untuk alat berat amphibi? Mengapa tidak dimaksimalkan personel TNI, relawan, dan peralatan darurat yang layak?
Mengapa gajah, korban deforestasi, kembali dijadikan “tenaga kerja” di area yang rusak akibat perbuatan manusia?
Baca Juga: Relawan Gelombang 3 Gerakan Anak Negeri Berangkat ke Sumatra Bawa Obat-obatan Nyaris Setengah Ton
Bagi sebagian warga, kehadiran gajah memang membawa hiburan bagi anak-anak yang trauma.
Namun itu tidak cukup menutupi kenyataan pahit bahwa Abu, Mido, Ajis, dan Noni seharusnya hidup damai di konservasi bukan dijadikan “kuli panggul”.
Untuk menambal dosa ekologis yang terus diulang tanpa penegakan hukum berarti.***
