POJOKSATU.id, JAKARTA-- Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra menyoroti beberapa kebijakan Presiden Prabowo yang terlihat dipaksakan berjalan cepat dengan anggaran sangat besar, sementara sumber pembiayaan jangka panjang belum memadai.

"Belanja naik drastis, tetapi penerimaan negara tidak naik sebanding. Jika kondisi ini dibiarkan, ruang fiskal akan semakin sempit. Artinya, pemerintah punya pilihan yang semakin terbatas. Tambah utang, naikkan pajak, atau pangkas belanja lain," kata Hamdi, Kamis (19/2/2026).

Menurut Hamdi, utang sebenarnya bukan masalah jika digunakan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan memperbesar pendapatan negara di masa depan.

Namun faktanya, jika utang bertambah tanpa perbaikan serius pada penerimaan pajak dan tanpa reformasi struktural, maka beban bunga akan terus membesar.

Baca Juga: Puan Buka Suara Soal Langkah Prabowo di AS: Politik Bebas Aktif Indonesia Tetap Bela Palestina

"Ketika pembayaran bunga makin besar, anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur produktif akan terdesak. Ini bukan teori. Ini soal hitung-hitungan sederhana dalam APBN," terangnya.

Di sisi lain, kata dia, prioritas fiskal terlihat mudah berubah mengikuti tekanan politik, sehingga program bisa cepat muncul dan cepat diperluas tanpa perencanaan matang.

Padalah, para investor membutuhkan konsistensi kebijakan, bukan perubahan arah yang mendadak.

"Ketika arah kebijakan sulit diprediksi, risiko dinilai lebih tinggi. Jika risiko naik, biaya pinjaman ikut naik, dan arus modal bisa keluar," ujarnya

Masalah lain, lanjutnya, adalah pergeseran tata kelola lembaga ekonomi strategis.

Baca Juga: Nasib 11 Juta Peserta PBI JK yang Diputus Massal, Kemensos Klaim Reaktivasi Hanya Butuh Satu Hari

Tradisi profesional yang dibangun setelah reformasi tampak bergeser ke arah yang lebih politis.

Misalnya Penunjukan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina dan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

"Simon adalah Direktur Utama pertama sepanjang sejarah Pertamina yang berasal dari kader partai politik. Tidak jauh berbeda dengan Thomas Djiwandono yang memiliki afiliasi politik eksplisit dan relasi keluarga dengan presiden," terangnya.

Selain itu, sorotan dari lembaga seperti MSCI dan Moody’s memperkuat kekhawatiran tersebut.

Ketika lembaga pemeringkat dan penyedia indeks global memberi perhatian khusus pada risiko tata kelola dan fiskal, investor global akan menyesuaikan portofolio mereka.

Dampaknya adalah volatilitas meningkat, nilai tukar tertekan, dan pembiayaan negara menjadi lebih mahal.

"Situasi semakin sensitif ketika muncul kabar pejabat OJK dan BEI mengundurkan diri. Dalam sistem keuangan, stabilitas kelembagaan sangat penting. Jika banyak pejabat kunci mundur dalam waktu berdekatan, publik dan pasar akan bertanya apakah ada tekanan atau gejolak internal," ucapnya.

Kondisi ini, lanjut Hamdi, mengingatkan pada pola menjelang krisis 1998. Saat itu, utang besar, lemahnya tata kelola, campur tangan politik dalam institusi ekonomi strategis, dan hilangnya kepercayaan investor menjadi kombinasi yang berbahaya.

"Pemerintahan Soeharto tidak runtuh hanya karena tekanan politik, tetapi karena krisis ekonomi yang menghancurkan legitimasi kekuasaan. Ketika ekonomi jatuh, stabilitas politik ikut runtuh," ujarnya.

Hamdi juga menyoroti, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo yang mengakui adanya potensi risiko ke arah 98, yang memperlihatkan bahwa kekhawatiran ini bukan sekadar serangan antek asing.

Oleh karena itu, jika pola saat ini berlanjut, utang terus bertambah tanpa penguatan penerimaan, tata kelola makin politis, komunikasi lebih defensif daripada terbuka, risiko akan terus naik. Maka pada akhirnya, stabilitas pemerintahan sangat bergantung pada stabilitas ekonomi.

"Dalam arti, jika tidak ada perubahan arah, Prabowo bukan sedang diserang lawan politiknya. Ia sedang menggali kuburannya sendiri melalui kebijakan yang tidak cukup hati-hati," terangnya.***