POJOKSATU.id - Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi perbincangan nasional setelah sejumlah agenda nonton bareng (nobar) dan diskusi publiknya dibubarkan di berbagai daerah, terutama di lingkungan kampus sepanjang Mei 2026.
Kontroversi tersebut memicu perdebatan mengenai kebebasan akademik, ruang diskusi mahasiswa, hingga sensitivitas isu Papua di Indonesia.
Film dokumenter garapan Dandhy D Laksono dan Cypri Paju Dale itu mengangkat konflik lahan, masyarakat adat Papua, hingga proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan.
Baca Juga: TPG Belum Cair? Simak Proses Terbitnya SKTP dan Faktor Penghambatnya
Universitas Mataram Jadi Kasus Paling Viral
Kasus paling ramai terjadi di Universitas Mataram atau Unram.
Nobar yang digelar mahasiswa bersama komunitas pers kampus pada Kamis, 7 Mei 2026, dibubarkan sebelum film diputar sekitar pukul 18.55 Wita.
Pihak kampus bersama petugas keamanan mendatangi lokasi dan meminta kegiatan dihentikan.
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unram, Sujita, menyebut penghentian dilakukan demi menjaga kondusivitas kampus dan menghindari potensi ketersinggungan.
Peristiwa itu langsung viral di media sosial dan menjadi sorotan nasional karena dianggap berkaitan dengan kebebasan berekspresi di lingkungan akademik.
Baca Juga: Kemensos Tetapkan 475.821 KPM Baru PKH dan BPNT Tahap 2 2026, Ini Cara Cek Nama Penerima
UIN Mataram Disebut Ikut Hentikan Pemutaran
Selain Unram, Universitas Islam Negeri Mataram juga ramai disebut mengalami penghentian pemutaran film pada pekan pertama Mei 2026.
Sejumlah laporan menyebut pemutaran dihentikan ketika film baru berjalan beberapa menit.
Kegiatan itu disebut sempat mendapat perhatian aparat keamanan dan pihak kampus karena dinilai berpotensi memicu polemik.
Baca Juga: Pramono Tegaskan Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Tak Boleh Lagi Pungut Biaya Tambahan
Kasus tersebut kemudian memunculkan diskusi di media sosial mengenai batas kebebasan akademik dan ruang dialog di perguruan tinggi.
Universitas Pendidikan Mandalika Ikut Disebut
Universitas Pendidikan Mandalika juga masuk dalam daftar kampus yang disebut mengalami tekanan terhadap agenda pemutaran film Pesta Babi sekitar awal Mei 2026.
Meski detail peristiwanya tidak sebesar kasus di Unram, nama kampus tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul laporan mengenai pembatalan maupun penghentian kegiatan diskusi film.
Baca Juga: Permendikdasmen No 10 Tahun 2026 Resmi Berlaku, TPG Bisa Berhenti dalam Kondisi Ini
Beberapa mahasiswa dan komunitas disebut memilih memindahkan lokasi pemutaran demi menghindari penghentian kegiatan.
Nobar di Ternate Juga Dibubarkan
Pembubaran pemutaran film juga terjadi di Ternate, Maluku Utara.
Pada Jumat malam, 8 Mei 2026, kegiatan nobar dan diskusi yang digelar komunitas jurnalis bersama pegiat lingkungan di kawasan Benteng Oranje dilaporkan dihentikan aparat keamanan.
Baca Juga: Bansos Mei 2026 Mulai Disalurkan, PKH dan BPNT Punya Ratusan Ribu Penerima Baru
Peristiwa tersebut memicu kecaman dari sejumlah kelompok masyarakat sipil yang menilai tindakan itu sebagai bentuk pembatasan ruang diskusi publik dan kebebasan berekspresi.
Yogyakarta dan Sejumlah Kota Lain Disebut Alami Tekanan
Selain NTB dan Ternate, sejumlah agenda pemutaran di Yogyakarta juga disebut mengalami tekanan dan pembatalan sepanjang Mei 2026.
Beberapa komunitas memilih membatasi peserta, memindahkan lokasi acara, hingga menggelar pemutaran tertutup demi menghindari polemik maupun potensi penghentian kegiatan.
Baca Juga: Guru Sertifikasi Wajib Waspada, Sinkronisasi Info GTK Terlambat Bisa Tunda TPG Mei 2026
Di sejumlah kota lain, panitia diskusi bahkan disebut meminta peserta tidak menyebarkan lokasi acara secara terbuka untuk menghindari pembubaran.
Namun di sisi lain, ada pula kampus yang tetap menggelar pemutaran hingga selesai.
Universitas Ciputra disebut berhasil mengadakan pemutaran film pada awal Mei 2026 dengan pengawasan dan pengamanan ketat.
Baca Juga: Letkol Naryanto Pamit dari Karawang, Titip Pesan untuk Prajurit
Kenapa Film “Pesta Babi” Kontroversial?
Ada beberapa faktor yang membuat film ini menuai kontroversi.
Pertama, dokumenter tersebut secara terbuka mengkritik proyek strategis nasional pemerintah di Papua Selatan.
Kedua, film menggunakan narasi “kolonialisme modern” untuk menggambarkan situasi masyarakat adat Papua di tengah ekspansi industri dan pembukaan hutan.
Baca Juga: Bandung Jadi Pilot Project Perintis Berdaya Connect, UMKM Dibina hingga Siap Go Global
Ketiga, film juga menyinggung dugaan keterlibatan aparat dan militer dalam pengamanan proyek-proyek investasi.
Karena itu, sebagian pihak menilai isi dokumenter terlalu politis dan berpotensi memicu keresahan.
Namun di sisi lain, banyak mahasiswa, aktivis HAM, dan pegiat lingkungan melihat film tersebut sebagai bentuk advokasi penting bagi masyarakat adat Papua yang selama ini jarang mendapat perhatian publik.
Polemik yang Justru Membuat Film Semakin Viral
Ironisnya, pembubaran nobar justru membuat nama Pesta Babi semakin viral di media sosial sepanjang Mei 2026.
Baca Juga: Terdampak Efisiensi Anggaran, Kabupaten Bandung Hanya Biayai Cabor Berpeluang Emas di Porprov 2026
Banyak publik yang sebelumnya tidak mengetahui film tersebut akhirnya penasaran dan mencari tahu isi dokumenter yang dianggap kontroversial itu.
Perdebatan pun meluas, bukan hanya soal filmnya, tetapi juga mengenai kebebasan berekspresi, ruang diskusi akademik, hingga posisi kampus sebagai tempat bertemunya berbagai gagasan yang berbeda. ***
