POJOKSATU.id, JAKARTA -- Fernando Emas, seorang pengamat politik menyampaikan peringatan keras dan penuh keprihatinan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Peringatan itu berpusat pada satu skenario yang tidak boleh dianggap enteng yaitu potensi terjadinya gelombang protes massal yang mampu menggoyang stabilitas pemerintahan yang digambarkan sebagai "Reformasi 1998 Jilid II".
"Saya tidak menakut-nakuti pemerintahan Prabowo, melainkan untuk memberi peringatan berbasis sejarah yang nyata, yakni kondisi yang pernah memicu ledakan sosial seperti 1998 berpotensi berulang jika pemerintah tidak segera bertindak," kata Fernando kepada wartawan, Sabtu (13/6/2026).
Baca Juga: Tiyo Ardianto Temukan Alat Pelacak di Bawah Mobil Usai Demo di Gejayan, Terima Kasih Pak Prabowo
Fernando menegaskan, bahwa skenario Reformasi 1998 Jilid II tidak akan terjadi secara otomatis.
Reformasi juga akan terwujud hanya jika pemerintah gagal atau terlambat dalam melakukan pembenahan di sektor ekonomi.
"Artinya, masih ada jendela peluang bagi Presiden Prabowo untuk mengambil langkah-langkah konkret dan terukur guna mencegah akumulasi kemarahan publik mencapai titik kritis yang tidak terkendali," tandas dia.
Fernando juga mengingatkan kepemimpinan yang reaktif dan lambat bergerak adalah kemewahan yang tidak lagi bisa Presiden Prabowo izinkan dalam kondisi ekonomi dan sosial yang sedemikian kompleks saat ini.
Menurutnya diperlukan keberanian untuk melakukan terobosan kebijakan, termasuk, bila perlu, pergantian menteri yang dinilai tidak mampu memberikan solusi nyata bagi permasalahan ekonomi rakyat.
Baca Juga: Sel Janin
"Saya memberikan peringatan karena di balik peringatan tersebut terdapat realitas pahit yang dirasakan langsung oleh jutaan rakyat Indonesia setiap harinya. Kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil bukan sekadar angka statistik, ia berwujud dalam antrian panjang di SPBU, harga bahan pokok yang terus merangkak naik," jelas Fernando.
Apalagi, kata dia, harga beras, minyak goreng, dan protein hewani terus mengalami tekanan kenaikan yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan riil masyarakat menengah ke bawah, menggerus daya beli secara sistematis.
Termasuk penyesuaian tarif energi dan kebijakan perpajakan yang kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
"Angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran yang masih tinggi, ditambah gelombang PHK dari sejumlah sektor industri, menciptakan kekhawatiran yang nyata di kalangan angkatan kerja Indonesia," tutur dia.
Lebih lanjut, dia menyebut bahwa pergantian menteri bukan sekadar manuver politik biasa, melainkan sebuah keniscayaan fungsional.
Dia menilai ketika seorang menteri tidak mampu menghadirkan solusi nyata bagi permasalahan di sektornya.
Karena itu, dia mengingatkan ketidakmampuan menteri dalam menghadirkan solusi konkret tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, setiap hari keterlambatan adalah beban tambahan bagi rakyat.
"Kompleksitas permasalahan tidak bisa menjadi alasan untuk lamban bertindak. Justru dalam situasi yang kompleks, kemampuan pemerintah untuk memprioritaskan, mengambil keputusan secara cepat dengan data yang memadai, dan mengeksekusi kebijakan secara efektif adalah yang paling diuji dan paling dibutuhkan," tegas Fernando.***
