POJOKSATU.id - Pemerintah mulai mengantisipasi potensi lonjakan besar arus balik Lebaran 2026 di lintas penyeberangan Sumatra–Jawa, ini setelah hasil evaluasi arus mudik mengungkap sejumlah titik krusial yang masih perlu dibenahi.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, meski puncak arus mudik telah terlewati pada 18 Maret 2026, pekerjaan besar justru berada di depan, yakni memastikan arus balik tidak memicu antrean panjang seperti yang kerap terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Evaluasi yang dilakukan di kantor PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Merak, Minggu, 22 Maret 2026, menunjukkan bahwa sistem tiba–bongkar–berangkat (TBB) belum berjalan maksimal.
Baca Juga: Aksi Sigap Polisi Karawang, Balita Kejang Berhasil Dievakuasi di Tengah Kemacetan Tol
Dimana, saat periode puncak, 18 Maret 2026, skema ini tercatat baru efektif di kisaran 3 hingga 4 dermaga, sehingga kapasitas layanan belum sepenuhnya optimal.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa fokus kini beralih ke pengendalian arus balik agar tidak memicu antrean panjang di pelabuhan.
“Puncak arus mudik sudah kita lewati. Saat ini, fokus kita adalah memastikan arus balik dapat dikelola lebih baik, dengan respons yang lebih cepat serta strategi yang lebih matang,” tutur Menhub dilansir dari laman resmi Kemenhub.
Untuk itu, Kementerian Perhubungan menargetkan perluasan penerapan TBB hingga 5 sampai 6 dermaga agar kapasitas layanan meningkat dan antrean bisa ditekan.
Baca Juga: Resmi! Kemendikdasmen Terbitkan Aturan Sekolah Aman dan Nyaman 2026, Simak Perubahan Pentingnya
“Penerapan TBB harus lebih responsif terhadap dinamika di lapangan. Jika terjadi lonjakan, harus bisa segera diberlakukan secara optimal,” kata Menhub Dudy.
Selain penguatan TBB, pemerintah juga menyiapkan simulasi kapasitas layanan dengan skema 5–6 dermaga guna memastikan daya tampung tetap optimal saat volume kendaraan meningkat.
Sejumlah potensi hambatan juga dipetakan, terutama di kawasan Bakauheni. Titik crossing menjadi perhatian karena berisiko memperlambat proses bongkar muat kapal jika tidak dikelola dengan baik.
Di sisi operasional, dilakukan evaluasi terhadap penggunaan dermaga non-TBB serta pengaturan jumlah kapal agar tetap efisien sesuai kebutuhan. Jika terjadi lonjakan ekstrem, pemerintah telah menyiapkan jalur alternatif melalui Pelabuhan Panjang menuju Krakatau Bandar Samudra (KBS).
Pemanfaatan teknologi juga diperkuat melalui penggunaan drone untuk memantau kondisi antrean secara real-time, khususnya di wilayah Bakauheni, sehingga potensi kepadatan dapat diidentifikasi lebih cepat.
Pengendalian kendaraan dari arah hulu turut diperketat melalui optimalisasi buffer zone dan rest area di Pulau Sumatera. Skema delaying system akan diterapkan bersama Korlantas Polri untuk menahan kendaraan sebelum masuk ke pelabuhan.
Menhub juga mengingatkan pentingnya pengaturan arus kendaraan di dalam kawasan pelabuhan agar antrean tidak meluas hingga keluar area.
“Setiap catatan selama arus mudik harus segera kita perbaiki. Jangan menunggu masalah membesar. Kuncinya ada pada kecepatan respons dan ketepatan pengambilan keputusan di lapangan,” ujar Menhub.
Baca Juga: Turis asal Pakistan Tersesat di Tanjung Pakis, Langsung Ditolong Polres Karawang
Selain itu, titik-titik rawan seperti area penjualan oleh-oleh di turunan flyover turut menjadi perhatian karena berpotensi menghambat arus lalu lintas.
Di kawasan penyangga seperti Indah Kiat, diperlukan rekayasa operasional berupa penambahan atau pelebaran akses bongkar muat guna menghindari perpotongan arus kendaraan.
Sementara itu, sistem pembelian tiket juga menjadi bagian dari evaluasi. Pemerintah mendorong perluasan radius zona pembelian tiket menjadi lebih dari 4 kilometer dari pelabuhan untuk mengurangi penumpukan di titik krusial.
Menhub juga menegaskan pentingnya penerapan sistem tiket Ferizy dengan prinsip satu NIK untuk satu tiket guna mencegah praktik percaloan.
Baca Juga: Mulai Hari Ini! Akses Sadang ke Japek 2 Dibuka, Pemudik Dialihkan ke Setu–Burangkeng
“Tidak boleh ada ruang untuk praktik percaloan. Sistem harus menjamin keadilan, ketertiban, dan kemudahan bagi masyarakat,” tegasnya.
Di tengah berbagai strategi tersebut, pemerintah memastikan keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran.
“Kelancaran itu penting, tetapi keselamatan adalah yang utama. Kita pastikan seluruh layanan berjalan selamat, aman, dan tertib sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan balik dengan nyaman,” pungkas Menhub. ***
