POJOKSATU.id - Ruang rapat DPR RI mendadak ramai setelah pernyataan mengejutkan keluar dari Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia.
Ia mengaku uang pribadinya habis akibat tidak adanya anggaran bantuan sosial di Kementerian HAM.
Pernyataan itu disampaikan pada rapat bersama DPR, Senin, 2/2/2026 dan langsung memantik sorotan publik.
Pigai blak-blakan mengungkapkan bahwa kementeriannya tidak memiliki pos anggaran khusus ketika harus turun ke daerah yang mengalami bencana atau konflik sosial.
Kondisi itu membuat dirinya terpaksa merogoh kocek pribadi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Saya sendiri, Pak Pimpinan Dewan dengan anggota, saya sendiri uang pribadi saya habis juga gara-gara tidak ada bantuan-bantuan sosial yang disediakan negara,”
Baca Juga: PSM Makassar Tanpa Gol Lawan Semen Padang, Sudah 358 Menit Juku Eja Mandul
Ujarnya dalam rapat, dikutip pojoksatu.id dari kumparan 2/2/2026
Ia menegaskan bahwa sistem anggaran pemerintah yang berbasis perjalanan dinas membuat KemenHAM tidak punya ruang fiskal untuk memberikan bantuan langsung ketika situasi darurat terjadi.
“Tapi, kita sedang melakukan upaya-upaya karena kami jujur, Kementerian HAM ketika terjadi gempa atau ketika terjadi konflik sosial di sebuah wilayah, kami tidak bisa."
Baca Juga: Mobil Hadirkan 'Run the Island 2026' untuk Menghargai Setiap Langkah dan Perjalanan yang Berarti
"Sistem penganggaran di Republik Indonesia yang mengandalkan SPPD itu, tidak bisa,” kata Pigai, dikutip pojoksatu.id dari suara.com
Lebih lanjut Pigai menambahkan bahwa kementeriannya selama ini tidak memiliki fasilitas maupun pos anggaran yang memungkinkan mereka bertindak cepat memberikan bantuan sosial.
“Kita tidak punya anggaran yang disediakan. Kalau kita punya anggaran enak, sehingga apa? Terpaksa kita keluar dari gaji yang dikasih oleh negara,” tuturnya.
Pernyataan Pigai langsung viral di berbagai platform dan memunculkan perdebatan publik.
Banyak yang mempertanyakan bagaimana sebuah kementerian yang kerap bersentuhan dengan isu kemanusiaan justru tidak mendapatkan dukungan anggaran untuk membantu korban bencana maupun konflik.
Di tengah tingginya alokasi bansos nasional melalui kementerian lain.
Pengakuan Pigai membuka fakta bahwa masih ada celah besar dalam sistem distribusi anggaran sosial pemerintah.
DPR kini didesak untuk meninjau ulang kebijakan tersebut agar kejadian serupa tidak terulang.***
