POJOKSATU.id, JAKARTA-- Ketua MPR Bambang Soesatyo menerima laporan dari Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota MPR RI Papua (MPR RI For Papua) yang terdiri dari anggota DPR dan DPD daerah pemilihan Papua dan Papua Barat.

Hal ini terkait berbagai persoalan seputar pengoperasian proyek Tangguh LNG Teluk Bintuni yang telah berjalan sekitar 14 tahun di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Ditengarai, BP Tangguh tidak pernah mempublikasikan secara transparan sumber dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan.

Baca Juga: Manuver Politik Budiman Sudjatmiko, Sudahi Isu HAM Mari Bicara Masa Depan

Dari laporan Anggota DPD RI Dapil Papua Barat, Filep Wamafma, BP Tangguh menutupi penjelasan mengenai sumber dana CSR dengan kalimat ‘BP dengan dukungan SKK Migas atau BP dengan dukungan pemerintah’.

"Permasalahan CSR BP Tangguh ini pada beberapa bulan lalu juga sudah disampaikan oleh masyarakat adat setempat kepada Wakil Presiden KH Maruf Amin yang juga Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP)," kata Bamsoet usai menerima MPR RI For Papua, Jumat (25/8).

Menurut Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, jajarannya akan mengagendakan kunjungan kerja ke BP Tangguh Teluk Bintuni untuk bertemu berbagai pihak terkait.

Baca Juga: Komitmen Berantas Judi Online 303, Polri Teken MoU dengan Kominfo

"Khususnya bertemu masyarakat di sekitar ring 1 perusahaan, mengingat mereka merupakan pihak yang wajib menikmati CSR dari BP Tangguh," ujar Bamsoet.

Bamsoet menegaskan, jika dugaan terhadap BP Tangguh semakin kuat terkait tidak mengeluarkan CSR secara benar dari keuntungan perusahaan, melainkan justru memanfaatkan dana cost recovery.

Maka, kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa masuk melakukan audit investigatif terhadap SKK Migas untuk menemukan ada tidaknya pembebanan biaya yang seharusnya tidak masuk dalam cost recovery yang menimbulkan kerugian negara.

"Terlebih setiap tahunnya diperkirakan terdapat Rp 10 triliun hingga 15 triliun dana CSR yang tidak dikelola dengan maksimal. Karena itu diperlukan peraturan dengan level undang-undang untuk merubah paradigma perusahaan agar jangan memandang CSR sebagai beban, melainkan sebagai wujud memperkuat kemitraan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat," ujarnya.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain CSR BP Tangguh, jajaran MPR RI For Papua juga melaporkan berbagai dinamika lainnya yang terjadi di Papua.

Antara lain, pengoperasian beberapa kebun sawit yang tidak jelas kontribusinya terhadap masyarakat setempat, hingga persoalan Ulayat beberapa suku di Pulau Gag terkait pengoperasian tambang nikel PT Gag Nikel.

"Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah on the track dalam memajukan Papua. MPR RI melalui MPR For Papua yang diisi para anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Papua siap mendukung pemerintah pusat dalam mengatasi berbagai permasalahan di Papua. Sehingga masyarakat Papua semakin damai, maju dan sejahtera," pungkas Bamsoet.

Sementara Waketum DPP Generasi Muda Kosgoro (GMK) Bidang OKK Ardhi Mahardhika, mengatakan bahwa terkait banyaknya penyelewengan CSR di perusahaan oil and gas di Indonesia lebih tepatnya baru-baru ini yang disinyalir adanya pengelolaan CSR yang tidak dikelola dengan maksimal.

"Maka dari itu GM Kosgoro siap membantu untuk memberikan advokasi pendidikan juga kesehatan bagi masyarakat Papua. Dimana nantinya advokasi pelatihan atau bahkan pembentukan manusia unggul yang tentunya harus memberikan dampak positif kepada msyarakat Papua, sehingga pengembangan SDM di Papua bisa semakin di maksimalkan dengan baik," ucap Ardhi.

Sehingga bidikan CSR tersebut harus tepat sasaran, dan kami membuka dan ingin sekali membuat ruang diskusi agar kita bisa bersama-sama memecahkan masalah CSR ini lebih tepat sasaran dan memajukan daerah setempatnya dengan optimal.

"Mari kita bersama realisasikan CSR ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat yang adil dan makmur," pungkasnya.***