POJOKSATU.id, JAKARTA— Pengamat politik, Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani memeriksa seluruh anggota Komisi XI DPR RI dan Gubernur BI Perry Warjiyo.
Anggota Komisi XI DPR RI diduga melakukan penyelewengan CSR atau dana program sosial Bank Indonesia (PSBI).
Menurut Khadafi, KPK jangan mau diintervensi pihak manapun dan harus berani mengungkap ke mana saja aliran dana bantuan sosial BI itu mengalir yang jumlahnya triliunan.
Menurut Uchok Sky Khadafi, Minggu (26/1), semua harus diperiksa dan dipanggil ke KPK.
Baca Juga: Belum Lulus PPG Tidak Perlu Panik! Pendaftaran Dibuka Lagi Februari 2025, Segera Cek Pengumumannya!
Dan KPK jangan terhipnotis dengan mantra BI seperti rahasia perbankan.
“Itu dana sosial itu bukan milik anggota dewan atau Gubernur BI ya,” kata Uchok yang juga Direktur CBA ini.
Menurutnya, semua harus ada pertanggungjawaban baik dari sisi DPR maupun BI tentang aliran dana sosial tersebut.
“Semua harus diminta pertanggungjawabannya,” tegasnya.
Uchok menganalogikan orang yang menelan dana sosial BI itu seolah seperti mendapatkan warisan dari nenek moyang yang tidak perlu meminta pertangggungjawaban.
“Mereka sangka dana sosial seperti CSR ini tidak akan muncul ke publik atau di kamar pemeriksaan KPK, makanya mereka menikmati sekali tuh dana sosial tersebut seperti milik nenek moyang mereka saja?” tutupnya.
Senada Aliansi Komando Aksi Rakyat (Akar) Lampung mendesak KPK memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap 3 anggota DPR-RI asal Lampung periode 2019-2024.
Ketua Akar Lampung, Indra Musta'in mengatakan, ketiganya merupakan Anggota Komisi XI saat itu yaitu Ela Siti Nuryamah yang saat ini terpilih sebagai Bupati Lampung Timur, kemudian Marwan Cik Asan dan Ahmad Junaidi Auly yang terpilih kembali menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029.
"Kami mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus itu dan memanggil serta melakukan pemeriksaan terhadap tiga anggota DPR RI asal Lampung, "kata Indra Musta'in, Jumat 24 Januari 2025.
Indra menjelaskan, tentunya pemeriksaan harus dilakukan terhadap seluruh Anggota Komisi XI, termasuk yang berasal dari Lampung.
KPK tengah mengusut dugaan penyelewengan dana program sosial BI yang diduga mengalir ke kantong-kantong anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa 21 Januari 2025 mengatakan, penyidik menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori dalam penggunaan dana CSR BI di Cirebon.
Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.***
