POJOKSATU.id, JAKARTA-- Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie meminta Presiden Prabowo menangguhkan sementara keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Ada dua alasan dikemukakan Jimly menjadi dasar menangguhkan keanggotaan Indonesia di BoP. Pertama, menunggu sampai perang Iran versus Amerika dan Israel reda.
Kedua, adanya kepastian mengenai pengakuan Israel terhadap kemerdekaan Palestina.
Menurutnya, langkah penangguhan dapat menjadi salah satu cara untuk merespons konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
"Misalnya, yang BoP itu, kita menyatakan menangguhkan kewajiban keanggotaan kita sampai dua hal. Satu, sampai perang Iran versus Amerika dan Israel ini reda," ujar Jimly di Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dikutip Jumat, 6 Maret 2026.
Baca Juga: Aiman & Aisha Diluncurkan, AI Bernuansa Islam, Hadirkan Sahabat Belajar Agama Berbasis Teknologi
Ia menambahkan, penangguhan tersebut juga sebaiknya berlangsung hingga ada kepastian mengenai pengakuan Israel terhadap kemerdekaan Palestina.
Jika kedua syarat itu terpenuhi, Indonesia dapat kembali mengaktifkan perannya di dalam forum tersebut.
"Yang kedua, sampai ada kepastian jadwal pengakuan Israel kepada kemerdekaan Palestina. Nah, kalau sudah ada kepastian, baru kita aktif lagi. Saran saya begitu," sambungnya.
Jimly menilai negara-negara Muslim besar memiliki peran penting untuk meredakan ketegangan di dunia Islam agar tidak terjebak dalam konflik sektarian yang berkepanjangan.
"Bangsa Arab dengan bangsa non-Arab, Turki, Persia atau Iran, Indonesia dan Pakistan mudah-mudahan bisa merujukkan dunia Islam. Jangan nanti diadu domba. Ini gara-gara Syiah, orang Sunni," jelasnya.
Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Miftah Maulana Habiburrohman atau Gus Miftah menyebutkan, Presiden dalam pertemuan buka puasa bersama sejumlah ulama di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026, menegaskan posisi Indonesia di BoP ini.
“Jadi keberadaan Indonesia di BoP itu bukan harga mati. Artinya Presiden menyampaikan sewaktu-waktu pun bisa keluar kalau tidak sesuai dengan kesepakatan awal,” ujar Gus Miftah kepada awak media usai pertemuan.
Presiden juga disebut menepis berbagai isu yang berkembang terkait kewajiban Indonesia harus membayar kontribusi keanggotaan BoP hingga 1 miliar dolar AS.
“Seperti isu-isu kita membayar 1 miliar dolar, dibantah langsung oleh Presiden. Sampai hari ini tidak ada pembayaran satu rupiah pun. Tidak ada,” tegas Miftah.
Menurut Gus Miftah, skema kontribusi dalam BoP tidak selalu berupa dana.
Setiap negara dapat memberikan dukungan sesuai kapasitas masing-masing, baik dalam bentuk bantuan kemanusiaan maupun dukungan lainnya.
“Yang di BoP itu ada yang menyumbang uang, ada yang menyumbang pasukan, ada yang menyumbang rumah sakit dan lain sebagainya," katanya.
"Tapi sekali lagi Presiden menekankan bahwa ini bukan harga mati. Artinya kalau tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka Indonesia siap keluar dari BoP itu sendiri,” jelasnya.***
