POJOKSATU.ID - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, tegas membantah rumor terkait penghapusan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menurutnya, keputusan tersebut tidak dapat diambil tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Isu mengenai penghapusan subsidi BBM saat ini tengah berkembang. Namun, Bambang menekankan bahwa mekanisme subsidi harus melalui proses legislatif yang jelas.

Baca Juga: Daftar Kepala Daerah Terpilih PROVINSI BALI, Lengkap Kota/Kabupaten, Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur JAUH UNGGUL

"Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN," ujar Bambang dalam keterangan persnya, dikutip Minggu (23/2/2025).

Bambang, yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra, menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil.

Bahkan, ia menegaskan bahwa Presiden ingin memastikan subsidi BBM disalurkan dengan tepat sasaran.

Baca Juga: LAPOR DIRI PPG Daljab Transformasi Tahun 2025 di UIN Malang, Link BELUM DIBUKA, Ini Petunjuk LENGKAP yang HARUS DISIAPKAN Peserta dari SEKARANG

"Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran," katanya.

"Bapak presiden bercita-cita ingin 'wong cilik podo gemuyu', jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil."

Klarifikasi Luhut Binsar Pandjaitan
Selain itu, Bambang juga meluruskan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang sempat disalahartikan sebagai upaya penghapusan subsidi.

Baca Juga: Dua Pecatan PDIP Lawan Instruksi Megawati Soal Larangan Retreat ke Magelang, Rugi Kalau Enggak Ikut

Ia menegaskan bahwa pernyataan Luhut lebih kepada perbaikan skema distribusi subsidi agar
lebih tepat sasaran.

"Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat
sasaran,” jelasnya.

“Bahkan dalam Raker tahun 2023, Komisi VII dan Menteri ESDM Arifin Tasrif menyepakati penggunaan BBM subsidi terkait pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Dan solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako, nelayan, dan petani," ucap Bambang.

Baca Juga: Hasil Proliga 2025 Palembang HARI INI, Pertamina Enduro Tahan Arus Elektrik PLN, SATU TIKET LAGI Babak Final Four, Petrokimia Gresik Masih BERDEBAR

Usulan Luhut Subsidi BBM Dihapus Tahun 2027
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan keinginannya agar subsidi BBM dihapus pada 2027.

Ia mengklaim telah menyampaikan gagasannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Saya berpikir, saya sampaikan kepada Presiden (Prabowo) tentang ini (penghapusan BBM subsidi). Mungkin dalam waktu dua tahun (2027) kita bisa mencapai (BBM) satu harga," ujarnya dalam Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis 20 Februari 2025.

Baca Juga: BODY SUDAH KEKAR, Bersiap LAGA PEMBUKA, Timnas Indonesia U17 vs Korea Selatan Pukul 18.00 WIB, JADWAL LENGKAP Piala Asia U17 2025 Cek DI SINI

"Tidak ada lagi subsidi kepada material, seperti bahan bakar (BBM) dan solar," imbuh Luhut.

Sebagai gantinya, Luhut mengusulkan agar subsidi bahan bakar diberikan langsung kepada penerima yang berhak, bukan lagi dalam bentuk subsidi harga saat masyarakat membeli pertalite dan biosolar.

Ia juga mengklaim bahwa progres penghapusan subsidi BBM sedang berlangsung dan akan didukung oleh teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendata penerima subsidi.

Baca Juga: 3 Pemain Baru Segera Dinaturalisasi, Termasuk Emil Audero, Persaingan Ketat di Posisi Kiper Timnas Indonesia

"Subsidi (ke depan) diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Saya pikir itu yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar," klaim Luhut.

"AI itu sangat indah. Jadi, Pertamina nanti bisa mengidentifikasi apakah mobil ini, (pelat) nomor ini, memenuhi syarat untuk menerima BBM jenis ini (Kendaraan) ini memenuhi syarat, yang ini tidak, semacam itu. Menurut saya, itu akan berhasil," jelasnya.

Namun, Luhut tidak secara tegas menyatakan apakah subsidi BBM nantinya akan sepenuhnya berubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Baca Juga: Tri Cahyaningsih Gagal CPNS Karena Tinggi Badan Kurang 0,5 Cm, Begini Penjelasan Kemenkumham

Pemerintah Masih Menggodok Skema Baru Subsidi BBM Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani kebocoran subsidi BBM dan merancang skema baru yang lebih tepat sasaran.

Bahlil sebelumnya mengatakan bahwa skema baru hampir final dan tinggal menunggu arahan Presiden Prabowo.

Namun, hingga kini belum ada kejelasan resmi dari pemerintah mengenai kebijakan tersebut. Dari beberapa opsi yang pernah disampaikan ke publik, terdapat tiga skema baru yang dipertimbangkan.

Pertama, mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Baca Juga: Dedi Mulyadi Tegaskan tak Gunakan Dana APBD Berangkat ke Magelang untuk Hadiri Retret Kepala Daerah

Kedua, subsidi tetap diberikan melalui BLT dengan cakupan tambahan untuk fasilitas umum
guna mengendalikan inflasi.

Ketiga, sebagian subsidi tetap disalurkan untuk menstabilkan harga BBM.

Meski demikian, keputusan final mengenai subsidi BBM masih menunggu kepastian dari pemerintah dan persetujuan DPR RI. ***