POJOKSATU.ID - DPP PDI Perjuangan mengeluarkan surat edaran (SE) yang melarang seluruh kadernya terlibat dalam bisnis dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Instruksi ini ditegaskan sebagai upaya menjaga program pemerintah tersebut tetap murni untuk kepentingan rakyat tanpa intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Keberadaan surat edaran tersebut dibenarkan oleh politisi PDIP, Guntur Romli.
Baca Juga: Kasus Radiet di PN Mataram, Hotman Paris Soroti Visum 20 Luka
Ia menyebut, kebijakan itu merupakan sikap resmi partai untuk menegaskan bahwa sejak awal PDIP tidak pernah mengizinkan kadernya memanfaatkan program MBG sebagai ladang usaha.
“Betul, surat tersebut untuk internal partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG,” ujar Guntur Romli, dikutip dari jpnn.com (27/2/2026).
Menurutnya, dengan adanya larangan tersebut, posisi partai menjadi sangat jelas.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah yang ditujukan sepenuhnya untuk rakyat, sehingga pelaksanaannya tidak boleh dikomersialisasikan.
“Dengan adanya larangan tersebut sikap partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,” tegasnya.
Guntur menjelaskan, surat edaran ini juga diterbitkan sebagai respons atas tudingan yang menyebut seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG.
Baca Juga: Transparansi LPDP Disorot, Agnes Jennifer Kritisi Penerima Beasiswa yang Layak
Tudingan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati.
Ia menilai perlu ada klarifikasi tegas agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.
Karena itu, DPP PDIP memutuskan mengeluarkan larangan resmi kepada seluruh anggota dan kader untuk tidak terlibat dalam bisnis dapur MBG.
“Surat tersebut juga untuk menjawab tuduhan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati bahwa seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG. Dengan demikian partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan pada bisnis MBG,” jelasnya.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan banyak pihak, termasuk penyedia dapur dan distribusi makanan.
Dengan terbitnya surat edaran tersebut, PDIP berharap tidak ada lagi spekulasi mengenai keterlibatan kader dalam pengelolaan dapur MBG.
Partai menegaskan komitmennya mendukung program pemerintah, namun tetap menjaga etika dan integritas agar tidak terjadi konflik kepentingan.
Langkah ini sekaligus menjadi pesan tegas bahwa program sosial berskala nasional harus dijalankan secara transparan dan bebas dari kepentingan politik praktis.***
