POJOKSATU.ID - Penyaluran bantuan sosial di Provinsi Lampung tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar jangka pendek, tetapi juga pada peningkatan kemandirian warga.

Kementerian Sosial merancang program ini untuk meningkatkan kapasitas serta keberfungsian sosial para penerima manfaat secara berkelanjutan.

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui berbagai program rehabilitasi sosial dan pelatihan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi.

Hal ini sejalan dengan tugas Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial.

Baca Juga: Kemensos Kucurkan Bantuan Sosial Senilai Rp390 Miliar untuk Tiga Wilayah di Lampung

Kebijakan tersebut dijalankan secara cermat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Keberhasilan pelaksanaan program di lapangan sangat ditopang oleh kerja sama yang erat antara kementerian, pemerintah daerah, dan DPR RI.

Kolaborasi antar-lembaga ini dinilai sangat penting agar penyaluran bantuan dapat berjalan secara tepat sasaran dan berkesinambungan.

Selain itu, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah mampu mempercepat jangkauan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga: Garut Perkuat Program Wajib Belajar 1 Tahun Pra-Sekolah, Pastikan Anak Siap Sebelum Masuk SD

Dampak nyata dari program bantuan ini dirasakan langsung oleh warga masyarakat yang menerima manfaat dukungan aksesibilitas.

Salah seorang warga Teluk Betung Utara di Kota Bandar Lampung merasa sangat terbantu setelah menerima bantuan alat bantu disabilitas.

Bantuan berupa kursi roda tersebut diakui sangat menunjang kelancaran aktivitas harian serta meningkatkan mobilitasnya.

Kebahagiaan dan rasa syukur diungkapkan oleh penerima manfaat atas kepedulian yang ditunjukkan oleh kementerian.

Momen penyerahan bantuan ini turut dihadiri oleh jajaran Komisi VIII DPR RI, Wali Kota Bandar Lampung, serta unsur Forkopimda setempat.

Kehadiran berbagai pihak kunci ini menegaskan komitmen bersama dalam mengawal penanganan masalah sosial di daerah secara optimal.***