POJOKSATU.id - Setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada negara mengalami lonjakan cukup besar pada 2025.

Presiden Prabowo Subianto menyebut nilainya mencapai Rp142,3 triliun.

Angka tersebut meningkat 67 persen dibandingkan setoran dividen pada 2024 yang berada di level Rp85,5 triliun.

Prabowo mengungkapkan peningkatan itu tidak terlepas dari koreksi terhadap laporan keuntungan sejumlah perusahaan pelat merah.

Baca Juga: TelkomGroup Sediakan Akses Internet Gratis di Posko Pengungsian NTT

"Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, dividen BUMN yang disetor 2025 mencapai Rp142,3 triliun, naik 67% dari 2024 yang mencapai Rp85,5 triliun," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR/DPR RI, Jumat 14 Agustus 2026.

Menurut Prabowo, perbaikan tata kelola dan koreksi laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang membuat setoran dividen meningkat secara signifikan.

Tanpa PMN, Dividen Naik 160 Persen
Jika perhitungan dilakukan dengan mengurangi Penyertaan Modal Negara (PMN), nilai dividen BUMN pada 2025 tercatat sebesar Rp138 triliun.

Baca Juga: Damkar Jember Dapat Tambahan Satu Mobil Baru, DPRD Langsung Kaji Penambahan Anggaran Tahun Depan

Jumlah tersebut melonjak 160 persen dibandingkan posisi 2024 yang hanya sekitar Rp53 triliun.

Kenaikan ini menjadi perhatian karena pemerintah melihat masih ada ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara.

Prabowo pun memasang target yang lebih tinggi untuk tahun berikutnya.

Prabowo Bidik Rp200 Triliun pada 2026
Presiden memproyeksikan dividen BUMN yang diterima negara pada 2026 dapat menembus Rp200 triliun.

Baca Juga: Kejaksaan Bakal Periksa Pimpinan DPRD, Tupertrans Dewan Satu Bulan Cukup Buat Makan Seluruh Rakyat Purwakarta

Yang menarik, target tersebut disebut berasal dari dividen BUMN tanpa adanya PMN.

"Dividen BUMN di 2026 diproyeksikan kembali naik sampai dengan Rp200 triliun, tanpa ada PMN. Artinya, dari 2024 ke 2026 naik 4 kali lebih besar, 400% meningkatnya tanpa PMN," terang Prabowo.

Target tersebut menunjukkan ambisi pemerintah untuk mendorong perusahaan milik negara agar semakin produktif sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar kepada kas negara.

Prabowo: BUMN Harus Dikelola dengan Jujur
Bagi Prabowo, peningkatan dividen tersebut menjadi bukti bahwa kinerja perusahaan negara masih bisa didorong tanpa harus selalu mengandalkan tambahan modal dari pemerintah.

Baca Juga: Pimpin Upacara Hari Kemerdekaan ke-81 RI, Bupati Jember Gus Fawait Buktikan Kerja Nyata Lewat Mobil Homecare dan Damkar

Ia menilai pengelolaan BUMN harus dilakukan secara sehat, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat," ujar Prabowo.

Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan target Rp200 triliun tersebut benar-benar dapat dicapai.

Bukan hanya soal mengejar angka, tetapi juga memastikan perusahaan negara dikelola secara profesional dan tidak mengorbankan kepentingan publik.

Baca Juga: Cicak Betah di Rumah? Kenali 8 Penyebabnya dan Cara Alami Mengusirnya

Sebab, setiap rupiah yang masuk dari BUMN pada akhirnya membawa amanah yang lebih besar.

Ketika perusahaan negara mampu tumbuh dengan tata kelola yang baik, keuntungan yang dihasilkan bukan sekadar angka dalam laporan, tetapi dapat menjadi tambahan kekuatan untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.***